DONGGALA — Bupati Donggala Vera Elena Laruni menyatakan anggaran Rp8 miliar disiapkan untuk menutup kekurangan fasilitas belajar di dalam kelas. Dari jumlah itu, Rp3 miliar dialokasikan khusus bagi perlengkapan seragam sekolah gratis peserta didik tingkat SD dan SMP.
Pembagiannya tidak merata. Tingkat SD mendapat Rp2 miliar, sementara SMP Rp1 miliar. Menurut Vera, selisih itu mengikuti rasio jumlah satuan pendidikan dan peserta didik di masing-masing jenjang.
"Untuk SD sebesar Rp2 miliar disebabkan jumlah sekolah dan siswanya lebih banyak, sedangkan tingkat SMP disiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar," kata Vera di Donggala, Senin.
Sisa anggaran, Rp5 miliar, digelontorkan untuk pengadaan mobiler sekolah berbasis fabrikasi. Vera menyebut langkah itu sebagai upaya komprehensif daerah mengatasi persoalan fasilitas belajar yang kurang memadai di dalam kelas.
"Tentunya langkah ini sebagai upaya komprehensif daerah dalam mengatasi persoalan fasilitas belajar yang kurang memadai di dalam kelas," ucapnya.
Seluruh pembagian anggaran, baik seragam maupun mobiler, dilakukan berdasarkan rasio jumlah satuan pendidikan dan peserta didik. Skema itu dipilih agar distribusi tetap sasaran dan tidak menumpuk di sekolah tertentu.
Data referensi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) mencatat 504 satuan pendidikan di Kabupaten Donggala. Rinciannya, 377 sekolah dasar dan 127 sekolah menengah pertama.
Jumlah itu menjelaskan mengapa porsi anggaran jenjang SD lebih besar. Dengan 377 sekolah, kebutuhan seragam di tingkat dasar jauh melampaui jenjang menengah yang hanya 127 sekolah.
Hingga kini, pengadaan seragam sekolah gratis dan mobiler masih dalam tahap proses tender. Pemkab Donggala menargetkan penyaluran kepada peserta didik dilakukan Desember mendatang.
Jika target itu terpenuhi, siswa SD dan SMP di Donggala akan menerima seragam gratis pada tahun ajaran berjalan. Sementara mobiler fabrikasi mulai menggantikan perabot kelas yang dinilai sudah tidak layak.
Belum ada keterangan dari Pemkab Donggala soal jumlah pasti peserta didik penerima maupun nama sekolah yang masuk daftar peremajaan mobiler. Keduanya kemungkinan menyusul setelah proses tender rampung.