PALU — Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Sulawesi Tengah Muhammad Neng membuka Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan Tahun 2026 di Aula UPT Proteksi Disbunnak Sulteng, Kota Palu, Jumat (13/11). Forum itu mempertemukan perangkat daerah dari lima kabupaten dengan penyedia benih dan tim teknis lapangan.
Dukungan anggaran tahun ini terbagi dua. Kopi mendapat Rp 1,3 miliar untuk 1.000 hektare, sedangkan kakao menyerap Rp 23,93 miliar pada lahan 18.550 hektare.
"Secara keseluruhan, dukungan anggaran untuk pengembangan kopi dan kakao tahun ini mencapai Rp25,23 miliar," ujar Neng.
Mengapa Hilirisasi Jadi Prioritas Sulteng
Neng menilai pengembangan industri hilir sebagai salah satu strategi penting untuk menaikkan daya saing produk perkebunan daerah. Nilai ekonomi yang lebih tinggi dinilai sekaligus memperluas peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan baru.
Upaya itu, kata dia, tidak bisa berjalan sendiri. Butuh kolaborasi lintas pihak mulai dari budidaya hingga pemasaran produk akhir.
Bukan Hanya Soal Lahan: Benih hingga E-Banper Dibahas
Rapat koordinasi yang difasilitasi Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon itu membahas agenda teknis. Di antaranya kesiapan distribusi benih, evaluasi program bantuan pemerintah berbasis elektronik (E-Banper), realisasi Hari Orang Kerja (HOK), serta sinkronisasi kegiatan bersama penyedia dan tim teknis di lapangan.
Kabupaten yang mengirim perwakilan meliputi Sigi, Donggala, Morowali Utara, Tolitoli, dan Banggai. Perusahaan penyedia benih serta sarana pendukung komoditas kopi dan kakao turut hadir.
Siapa Saja yang Duduk di Forum Ini
Rakor menghadirkan Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Abdul Roni Angkat serta Kepala BBPPTP Ambon Kardiyono sebagai narasumber.
Pemerintah berharap program pengembangan kakao dan kopi berjalan lebih efektif. Dampak yang dibidik: peningkatan produktivitas petani dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Usai rapat, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk meninjau langsung pelaksanaan program pengembangan perkebunan di wilayah Sulawesi Tengah.
