PALU — Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik menyampaikan imbauan tersebut usai menghadiri kegiatan reses Anggota DPRD Kota Palu Imam Darmawan di Kelurahan Birobuli Utara, Kamis (5/11/2026). Menurut Susik, anggaran yang digelontorkan pemerintah kota belum sepadan jika warganya justru enggan memakai fasilitas itu.
Program BPJS gratis di Kota Palu masih menyasar masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 5. Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu warga kurang mampu sekaligus menekan angka kemiskinan di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah tersebut.
Rp 28-29 Miliar per Tahun untuk Warga Desil 1-5
Susik menyebut alokasi anggaran program mencapai kisaran Rp 28-29 miliar setiap tahun. Nominal sebesar itu disiapkan agar warga penerima manfaat tidak ragu berobat ke fasilitas kesehatan.
"BPJS gratis untuk segera digunakan dan dimanfaatkan. Karena kalau tidak dimanfaatkan, Pemerintah Kota Palu sudah melakukan mengalokasi anggaran yang begitu besar antara 28-29 miliar setiap tahun agar dimanfaatkan dengan baik," ujar Susik.
Imbauan soal pemanfaatan kartu terus disampaikan dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat. Dinas Sosial ingin memastikan warga tidak memilih pengobatan di luar jaminan kesehatan yang sudah disiapkan pemerintah.
"Setiap tempat pertemuan selalu saya mengingatkan, kenapa jangan sampai nanti ada yang tidak menggunakan BPJS pemerintah, sehingga mereka hanya mencari pengobatan di luar, bukan menggunakan BPJS-nya," jelasnya.
40 Ribu hingga 50 Ribu Jiwa Ditanggung Pemkot, 50 Ribu Lainnya dari Pusat
Hingga kini, sekitar 40 ribu hingga 50 ribu jiwa warga Kota Palu ditanggung melalui program pemerintah kota. Sekitar 50 ribu jiwa lainnya mendapat pembiayaan dari pemerintah pusat.
Dengan cakupan tersebut, kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Palu telah mendekati 99 persen. Angka itu mencakup peserta yang membiayai sendiri maupun yang ditanggung pemerintah.
Meski cakupan hampir menyeluruh, pemerintah tetap perlu memastikan masyarakat memahami prosedur penggunaan BPJS. Warga diharapkan tidak ragu mengakses layanan kesehatan yang menjadi hak mereka.
Bagi penerima kartu BPJS gratis, langkah pertama adalah memastikan status kepesertaan aktif saat hendak berobat. Fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi pintu masuk sebelum rujukan ke rumah sakit jika diperlukan.
Susik menegaskan, sosialisasi akan terus berjalan lewat pertemuan warga dan kegiatan bersama legislator. Harapannya, anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan setiap tahun benar-benar terpakai untuk meningkatkan derajat kesehatan warga Palu.
