PALU — Warga Lorong Antena, Kelurahan Ujuna, memanfaatkan forum reses untuk menyampaikan persoalan yang selama ini belum tuntas. Keluhan paling banyak mencuat soal pelayanan persampahan dan mekanisme iuran sampah yang dinilai warga perlu diperjelas.
Reses yang digelar Sultan Amin Badawi di Jalan Sungai Moutong, Lorong Antena, itu dihadiri ratusan warga. Selain soal sampah, warga membahas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur permukiman.
Iuran Sampah dan Kejelasan Penerima PKH
Salah seorang warga, Harmin, menyampaikan persoalan soal mekanisme iuran sampah serta kejelasan penerima bantuan sosial PKH. Harmin berharap kedua persoalan itu mendapat perhatian agar pelayanan dan penyaluran bantuan berjalan lebih baik serta tepat sasaran.
Aspirasi lain datang dari Ibu Tuti. Ia menyoroti kebutuhan para petugas kebersihan atau pekerja persampahan di lingkungannya.
Menurut Tuti, pekerja yang selama ini berperan menjaga kebersihan lingkungan perlu mendapat perhatian, termasuk soal kesejahteraan mereka.
Usulan Perbaikan Infrastruktur di Lorong Antena
Ibu Hasni mengusulkan agar dilakukan pengocoran atau perbaikan infrastruktur di Lorong Antena. Warga menilai perbaikan itu penting untuk mendukung kenyamanan masyarakat sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan permukiman.
Sejumlah kebutuhan lain turut disampaikan warga dalam dialog tersebut. Sultan menegaskan bahwa reses adalah ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi kepada wakil rakyat.
"Saya harap masyarakat bisa aktif menyampaikan aspirasi dalam reses ini, karena ini adalah tempatnya, sehingga kita di DPRD punya dasar untuk memperjuangkan," ujar Sultan.
Masukan Warga Jadi Bahan Fungsi Representasi
Politisi Partai Gerindra itu menyebut berbagai masukan yang disampaikan warga menjadi bahan penting bagi dirinya dalam menjalankan fungsi representasi sebagai anggota DPRD Kota Palu. Sultan berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat terus terbangun.
Dengan begitu, persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diketahui secara langsung dan diperjuangkan melalui mekanisme serta kewenangan yang ada di DPRD Kota Palu.
Reses tidak sekadar agenda rutin kedewanan. Forum itu menjadi jembatan untuk memastikan kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan dan lingkungan permukiman mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.
