PALU — Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama menilai RSUD Madani yang berstatus tipe D masih memerlukan dukungan pemerintah pusat, terutama untuk kelengkapan pembangunan fisik, sarana prasarana, dan alat kesehatan. Menurutnya, dana alokasi khusus (DAK) menjadi salah satu instrumen yang bisa dipakai mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut.
RSUD Madani dan RSUD Undata berperan sebagai rumah sakit rujukan bagi warga Kota Palu dan wilayah sekitarnya. Keduanya dinilai menanggung beban pelayanan yang besar, sementara kapasitas fasilitas belum sepenuhnya sepadan dengan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah.
RSUD Undata Tipe B Pendidikan Butuh Tambahan Alat Kesehatan
Untuk RSUD Undata yang berstatus rumah sakit tipe B pendidikan, Ade menilai fasilitas penunjangnya sudah cukup memadai. Meski begitu, penambahan alat kesehatan tetap diperlukan guna meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus mengoptimalkan sistem rujukan di provinsi itu.
"RSUD Madani yang bertipe D masih perlu sentuhan dari pemerintah pusat, baik itu dana alokasi khusus untuk kelengkapan pembangunan fisik, sarana prasarana, maupun alat kesehatan," ujar Ade di Palu, Jumat (9/10/2026).
Legislator Partai Gerindra itu menegaskan penguatan fasilitas rumah sakit daerah perlu menjadi perhatian bersama. Ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang memadai disebutnya sebagai faktor penting dalam pemerataan akses layanan kesehatan bagi warga.
APBD Sulteng Bantu Iuran BPJS Kesehatan Warga Desil Tertentu
Ade mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membantu pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Kebijakan itu dinilai memperluas akses warga terhadap jaminan kesehatan.
"Kami juga melihat bahwa cakupan BPJS Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah itu sudah cukup baik dan dibantu juga dari pemerintah provinsi dengan alokasi APBD untuk membantu masyarakat pada desil tertentu agar dapat dibantu sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan," tegasnya.
Ia mengingatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak seharusnya hanya dimanfaatkan ketika masyarakat jatuh sakit. Perlindungan kesehatan, katanya, perlu diiringi upaya pencegahan dan deteksi dini agar risiko penyakit bisa diketahui dan ditangani lebih awal.
Cek Kesehatan Gratis Baru 36 Persen, Tokoh Agama hingga Adat Diminta Turun Tangan
Capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Sulawesi Tengah baru mencapai 36 persen hingga semester pertama. Ade mendorong pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat pelaksanaan program itu pada semester kedua agar semakin banyak warga memperoleh akses pemeriksaan kesehatan.
Menurutnya, percepatan CKG membutuhkan pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Ia mendorong keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.
"Perlu melibatkan sinergitas dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat agar masyarakat kita bisa diedukasi untuk minimal datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Setidaknya ini dapat memitigasi risiko penyakit yang ada di dalam masyarakat kita di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah," ucapnya.
Ade berharap penguatan fasilitas rumah sakit, perluasan akses jaminan kesehatan, dan percepatan pemeriksaan kesehatan preventif berjalan beriringan. Dengan begitu, warga Sulawesi Tengah tidak hanya memperoleh akses pengobatan saat sakit, tetapi juga punya kesempatan lebih besar mendeteksi dan mencegah risiko penyakit sejak dini.
