MOROWALI — Sekretaris Daerah (Sekda) Morowali, Yusman Mahbub, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menghilang atau mangkir saat proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah dimulai Senin (24/8/2026). Instruksi tersebut disampaikan langsung di hadapan para pegawai saat apel pagi di halaman Kantor Bupati Morowali.
Yusman menegaskan bahwa kehadiran seluruh pimpinan OPD, sekretaris, hingga bendahara yang namanya tercantum dalam jadwal pemeriksaan adalah harga mati. Ia menyebut entry meeting yang digelar hari ini bersama Wakil Bupati Morowali bukan sekadar formalitas, melainkan momentum penting untuk mendengar langsung catatan dan arahan dari pemeriksa.
"Hari ini Ibu Wakil Bupati menerima BPK dan dilanjutkan entry meeting. Saya harap seluruh pimpinan OPD, sekretaris, sampai bendahara yang namanya disebut wajib hadir," tegas Yusman dalam arahannya.
Catatan Emas 11 Kali WTP Terancam Tercoreng
Di hadapan para Aparatur Sipil Negara (ASN), Yusman mengingatkan bahwa Kabupaten Morowali memiliki sejarah panjang pengelolaan keuangan yang bersih. Sebelumnya, daerah ini berhasil meraih opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut, sebuah prestasi yang dinilai langka dan menjadi kebanggaan bersama.
"Kalau sebelumnya kita 11 kali WTP, kenapa sekarang harus tidak WTP? Ini bukan kesalahan Bupati dan Wabup saja. Ini tanggung jawab kita semua, tim kerja," ujarnya dengan nada tinggi.
Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya kekhawatiran serius dari jajaran eksekutif terhadap potensi penurunan opini. Sekda menekankan bahwa kegagalan dalam mempertahankan predikat tersebut akan menjadi preseden buruk bagi kredibilitas tata kelola keuangan daerah.
Bupati Penentu Kebijakan, OPD Eksekutor di Lapangan
Lebih lanjut, Yusman menegaskan bahwa tanggung jawab opini BPK tidak hanya berada di pundak kepala daerah. Menurutnya, Bupati memang penentu kebijakan, namun proses penyusunan program, perencanaan anggaran, hingga eksekusi di lapangan sepenuhnya berada di tangan OPD.
"Bupati itu pimpinan. Yang kerja di atas meja, yang bikin program itu kita semua OPD. Jangan sampai karena kelalaian satu OPD, nama baik Morowali yang taruhannya," pungkasnya.
Ia berharap pemeriksaan kali ini menjadi alat koreksi, bukan ajang mencari kesalahan. Target utamanya adalah membenahi sistem agar pengelolaan uang rakyat benar-benar akuntabel dan transparan.
"Kenapa harus dihadirkan semua? Supaya kita dengar arahan BPK. Apa temuan, apa hambatan kita selama ini dalam mengelola keuangan daerah," tutupnya.
