SULAWESI TENGAH — Seruan tersebut disampaikan Tito saat menjadi narasumber dalam Sharing Session bertema 'Peluang dan Tantangan dalam Menciptakan Pemimpin yang Berbasis Teknokratik dalam Mendukung Ekonomi Daerah' pada Pembekalan Calon Kepala OJK (PCKO) Angkatan 3 Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/8). Acara ini juga dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, serta diikuti para Kepala Kantor OJK di seluruh Indonesia secara virtual.
Definisi Teknokratik versus Pola Birokrasi Lama
"Kepemimpinan teknokratik adalah kepemimpinan yang lebih didasarkan kepada skill, keahlian, dan berorientasi hasil dibanding proses," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8).
Menurut Tito, perbedaan fundamental dengan pola birokratik terletak pada penekanan proses dan kepatuhan prosedur. Meski birokrasi tetap diperlukan, ia menegaskan aturan yang ada tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. "Kunci daripada kepemimpinan teknokratik adalah sekali lagi pendekatan hasil dan birokrasi. Jangan sampai menghambat pencapaian hasil. Kalau ada regulasi yang birokrasi berbelit, ya permudah," tegasnya.
Keberhasilan Tidak Cukup dengan Menghabiskan Anggaran
Tito mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan kepala daerah tidak lagi sekadar kemampuan menyerap atau membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fokus utama harus bergeser pada upaya peningkatan pendapatan yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dan PAD, termasuk pajak serta retribusi.
Ia meminta setiap belanja daerah diarahkan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. "Jadi yang enggak boleh terjadi adalah belanja lebih banyak daripada pendapatan. Defisit," katanya.
Kunci Penguatan Fiskal: Sektor Swasta dan Kemudahan Investasi
Untuk memperkuat kapasitas fiskal, kepala daerah dituntut mampu menggali potensi ekonomi, baik dari sumber daya alam maupun sektor jasa. Tito menilai berkembangnya sektor swasta menjadi kunci penguatan ekonomi daerah karena membuka lapangan kerja sekaligus memperbesar penerimaan melalui pajak dan retribusi.
Pemerintah daerah diminta menciptakan iklim usaha yang ramah investor, termasuk melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha. Latar belakang kepala daerah yang beragam—dari birokrat, pengusaha, hingga profesional—menjadikan kemampuan teknokratik sebagai syarat mutlak untuk mengelola pemerintahan secara efektif.
OJK Diminta Jadi Mitra Strategis Daerah
Tito meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat kapasitas kepala daerah dalam mengelola perekonomian. "Saya sangat mohon dukungan dari OJK dalam memberikan masukan kepada teman-teman di daerah," imbuh dia.
Dukungan tersebut dinilai penting karena tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang pemahaman yang sama mengenai ekonomi dan sektor jasa keuangan. Kolaborasi ini diharapkan membantu pemerintah daerah mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, dan pada akhirnya menaikkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
