SULAWESI TENGAH — Perkiraan itu mengemuka dalam rapat internal Komisi IX DPR pekan ini. Charles menyebut angka tersebut jauh di bawah kebutuhan ideal program yang tahun ini menelan biaya hingga Rp71 triliun. Jika terealisasi, program yang menyasar 82,9 juta penerima ini terancam mengalami penyesuaian besar-besaran pada tahun ketiga pemerintahan Prabowo Subianto.
Skema Pembiayaan Silang yang Kini Terancam
Sejak awal peluncuran, program MBG memang dirancang dengan pembiayaan silang. Sebagian dana berasal dari pos pendidikan yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN), sebagian lagi dari belanja kementerian lain. Skema ini yang memungkinkan pagu MBG 2025 membengkak hingga Rp71 triliun.
Charles menjelaskan, jika pos pendidikan ditarik dari struktur pembiayaan, maka ruang fiskal yang tersisa hanya dari efisiensi anggaran kementerian lain. "Kami khawatir alokasi turun drastis ke kisaran Rp40-50 triliun," ujarnya dalam keterangan yang dikutip Kamis (12/6).
Penarikan pos pendidikan ini bukan tanpa alasan. Sejumlah fraksi menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan siang bergizi menyalahi amanat konstitusi yang mengatur belanja pendidikan minimal 20 persen dari APBN. Penggunaan dana tersebut untuk konsumsi langsung dianggap keluar dari koridor peningkatan kualitas pembelajaran.
Benturan dengan Target Pemerintah
Proyeksi penurunan anggaran ini berhadapan langsung dengan target politik pemerintah. Program MBG merupakan salah satu janji kampanye utama Presiden Prabowo yang ingin memperluas cakupan penerima hingga mencakup ibu hamil dan balita pada 2027.
BGN sebelumnya menyatakan kebutuhan dana untuk memperluas cakupan tersebut mencapai Rp100 triliun per tahun. Dengan pagu yang hanya separuhnya, BGN dipaksa memilih antara memperluas cakupan atau mempertahankan kualitas gizi per porsi yang saat ini berkisar Rp15.000 hingga Rp17.500 per anak.
Nasib 140 Ribu Tenaga Dapur dan Petani
Di luar aspek fiskal, penurunan anggaran berdampak pada rantai pasok yang sudah terbangun. Program ini melibatkan 140 ribu tenaga pengolah di dapur-dapur umum serta ribuan kelompok tani yang memasok sayur, telur, dan beras ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Jika pagu dipangkas, kontrak pengadaan di daerah otomatis ikut menyusut. Kepala daerah yang selama ini menggantungkan perputaran ekonomi lokal pada program MBG akan merasakan dampaknya lebih dulu dibandingkan penerima manfaat itu sendiri.
Opsi Pemerintah Sebelum Putusan Akhir
Keputusan final soal pagu MBG 2027 baru akan ditetapkan pada September mendatang saat pemerintah menyampaikan RAPBN kepada DPR. Namun, wacana menarik pos pendidikan mulai menguat setelah Menteri Keuangan memberi sinyal perlunya relaksasi defisit untuk program prioritas.
Setidaknya ada tiga opsi yang mengemuka di internal pemerintah: mempertahankan pembiayaan silang dengan risiko gugatan hukum, mencari sumber penerimaan baru di luar pajak, atau menurunkan standar gizi menu dari empat kelompok makanan menjadi tiga. Opsi terakhir dianggap paling realistis secara fiskal namun berisiko memicu kritik dari pegiat gizi anak.
