PALU — Pelaksana Tugas Sekretaris Umum PSSI Sulawesi Tengah, Samsurijal Labatjo, menyatakan nominal Rp 1 miliar tidak ditetapkan tanpa dasar. Menurut dia, angka itu mencerminkan kondisi finansial dan pembinaan klub sepak bola di Sulteng yang kian menipis. Asprov menilai perlu ada sumber dana tetap agar ekosistem kompetisi tidak terus menyusut.
Data internal Asprov menunjukkan hanya tujuh klub yang masih bertahan dan tercatat sebagai anggota resmi PSSI Sulteng setelah Liga 4 musim 2025/2026. Sebelumnya, puluhan klub aktif berkompetisi di wilayah ini. Rontoknya mayoritas klub disebut sebagai dampak langsung dari tidak adanya dukungan pembiayaan berkelanjutan.
Samsurijal menjamin dana pendaftaran tidak masuk ke kantong pengurus. Jika disetujui, uang itu akan diputar untuk empat program: pembinaan talenta muda, subsidi operasional klub kontestan Liga 4, penyelenggaraan kompetisi usia dini secara rutin, serta penataran wasit dan pelatih daerah.
"Kami sadar, tanpa dana pembinaan yang jelas, sepak bola di daerah kita akan semakin tertinggal. Itulah mengapa kami mendukung usulan penetapan biaya pendaftaran calon Ketua PSSI sebesar Rp1 miliar," ujar Samsurijal dalam keterangan resminya.
Skema ini diproyeksikan Asprov sebagai instrumen pendanaan mandiri yang terukur. Tujuannya agar sepak bola Sulteng tidak sekadar bertahan hidup, tetapi mampu mencetak atlet berbakat secara konsisten.
Kebijakan mengomersialkan kursi ketua tetap mengandung perjudian. Di satu sisi, aturan ini menyaring figur yang mapan secara finansial dan siap berkorban materi. Di sisi lain, syarat Rp 1 miliar berpotensi menutup peluang pencinta sepak bola yang kaya gagasan tetapi minim modal.
Polemik ini masih tertahan di meja federasi pusat. PSSI Sulteng menanti penilaian PSSI Pusat apakah usulan lokal yang tidak lazim ini dinilai logis atau keliru.
"Kami berharap usulan ini dapat dipahami oleh seluruh pihak dan mendapat persetujuan dari PSSI Pusat demi masa depan sepak bola Sulawesi Tengah yang lebih baik," pungkas Samsurijal.