MOROWALI — Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, menginstruksikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), sekretaris, hingga bendahara untuk hadir dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah. Instruksi ini disampaikan Yusman saat memberikan sambutan pada apel pagi di halaman Kantor Bupati Morowali, Senin (24/8/2026).
Yusman menegaskan, kehadiran seluruh pihak terkait dalam entry meeting bukan sekadar formalitas. Menurutnya, momen tersebut menjadi ajang bagi jajaran pemda untuk mendengar langsung arahan serta temuan awal dari tim pemeriksa terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Hari ini Ibu Wakil Bupati menerima BPK dan dilanjutkan dengan entry meeting. Saya berharap seluruh pimpinan OPD, sekretaris, bahkan bendahara di luar OPD yang disebut dalam undangan dapat hadir,” kata Yusman di hadapan para aparatur sipil negara (ASN).
Ia menambahkan, seluruh OPD yang diminta BPK untuk menyiapkan data harus segera memastikan dokumen yang dibutuhkan telah diterima oleh tim pemeriksa. Hal ini penting untuk menghindari keterlambatan atau kekurangan data yang dapat memengaruhi proses audit.
Pemeriksaan ini diharapkan menjadi momentum pembenahan tata kelola keuangan. Yusman menargetkan Kabupaten Morowali kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemeriksaan tahun 2026, setelah sebelumnya sukses mempertahankan predikat tersebut sebanyak 11 kali.
“Kenapa harus dihadirkan semua? Supaya kita mendengar arahan-arahan BPK, apa yang menjadi temuan dan hambatan kita dalam rangka mengelola keuangan daerah Kabupaten Morowali,” ujarnya.
Yusman menekankan bahwa keberhasilan atau kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab kolektif seluruh jajaran, bukan semata-mata kesalahan pimpinan daerah. Ia menilai kepala daerah berperan menentukan arah kebijakan, sementara eksekusi teknis berada di tangan perangkat daerah.
“Kalau sebelumnya kita 11 kali WTP, kenapa ini kita harus tidak WTP? Tentunya ini bukan kesalahan pimpinan daerah, bukan kesalahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, tetapi ini adalah tim kerja kita semua,” tegasnya.
“Bupati adalah pimpinan daerah, dan yang bekerja di atas meja tentu adalah kita seluruhnya, organisasi perangkat daerah. Kita yang menyusun program dan perencanaan sehingga benar-benar bisa terlaksana dengan baik,” pungkasnya.