LABUAN BAJO — Dorongan percepatan perbaikan infrastruktur terdampak gempa Magnitudo 7,7 di Pulau Flores, NTT, kembali disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam rapat koordinasi darurat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).
Rakor yang dipimpin Menko PMK Pratikno turut dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, unsur TNI dan Polri, serta kepala daerah, membahas perkembangan lapangan dan percepatan penanganan kebutuhan masyarakat terdampak.
Menteri Dody memaparkan progres Kementerian PU lewat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di NTT: sejumlah ruas jalan dan jembatan terdampak sudah diperiksa, titik-titik yang masih terganggu terus dikoordinasikan penanganannya.
"Pagi tadi kami sudah cek kondisi di lapangan. Untuk beberapa titik sudah mulai tertangani, tetapi masih ada yang perlu kami selesaikan. Ada satu jembatan yang masih harus ditangani dan kami terus berpacu agar bisa segera ditangani," kata Menteri Dody.
Jajaran UPT sudah diinstruksikan menangani ruas jalan terdampak secara bertahap, memprioritaskan akses untuk mobilitas warga dan distribusi bantuan.
"Kami sudah koordinasikan dengan teman-teman balai (UPT) untuk bergerak ke titik-titik yang membutuhkan penanganan. Kalau ada kebutuhan tambahan, kami siap membantu dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain," kata Dody Hanggodo.
Selain jalan, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyiapkan dukungan air bersih bagi warga terdampak. Di Kabupaten Nagekeo, tiga unit Mobil Tangki Air (MTA) sudah tersedia — dua unit di lokasi, satu unit pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo — dilengkapi 16 unit hidran umum (HU) yang terdiri dari 8 unit baru dan 8 unit pinjam pakai dari penanganan banjir yang sama.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," ujar Menteri Dody.
Menteri Dody menegaskan, penanganan bencana ini membutuhkan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, TNI, dan Polri. UPT NTT akan terus memantau kondisi infrastruktur terdampak dan mempercepat penanganan titik yang mengganggu konektivitas, demi memastikan akses masyarakat dan distribusi bantuan tetap berjalan selama masa tanggap darurat pascagempa Flores.