PALU — Angka prevalensi stunting di Sulawesi Tengah yang masih bertengger di angka 24 persen mendorong pemerintah provinsi memperketat intervensi gizi, terutama bagi ibu hamil dengan risiko kurang energi kronis (KEK). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Sulteng menyebut pola makan sehat sejak masa kehamilan menjadi kunci utama memutus mata rantai lahirnya bayi tengkes.
Kepala DPPKB Sulteng Herri menegaskan, pencegahan stunting tidak bisa dimulai setelah bayi lahir, melainkan harus dirancang sejak janin berada dalam kandungan. Prinsip gizi seimbang yang mencakup makanan pokok, lauk hewani dan nabati, serta sayur dan buah dinilai memiliki manfaat ganda—menambah nutrisi ibu sekaligus memperkuat pertumbuhan janin.
Dalam praktiknya di lapangan, Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi garda terdepan yang bertugas mendampingi ibu hamil KEK. Mereka dibekali pelatihan khusus untuk menyusun menu sehat dan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan gizi ibu selama masa kehamilan.
"Tugas tim pendamping keluarga (TPK) berperan penting dalam mendampingi ibu hamil KEK dalam memberikan edukasi kepada keluarga terkait penyajian menu sehat dan bergizi," kata Herri di Palu, Sabtu.
Pelatihan yang digencarkan DPPKB ke seluruh kabupaten/kota ini bertujuan meningkatkan pengetahuan para pendamping lapangan. Dengan keterampilan tersebut, TPK diharapkan mampu mentransfer ilmu kepada keluarga tentang pentingnya pola makan teratur dan bergizi seimbang dalam keseharian.
Penurunan stunting di Sulteng tidak hanya mengandalkan satu instansi. Herri menjelaskan, langkah percepatan dilakukan dengan metode konvergensi, di mana seluruh perangkat daerah bergerak bersamaan melakukan intervensi sesuai tupoksinya masing-masing.
"Gizi seimbang, pola makan yang teratur harus menjadi kebiasaan dalam sehari-hari. Maka penurunan stunting dilakukan dengan metode konvergensi, yang mana semua perangkat daerah bergerak melakukan langkah intervensi," ujarnya.
Selain konvergensi, Pemprov Sulteng juga mengaktifkan gerakan orang tua asuh cegah stunting (Genting). Program ini melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah untuk turut serta membantu keluarga berisiko, baik melalui bantuan pangan maupun pendampingan kesehatan secara berkala.
Data pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) 2025 menunjukkan masih ada 129.637 keluarga di Sulteng yang masuk kategori berisiko stunting. Angka ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah provinsi, mengingat prevalensi stunting daerah masih di atas rata-rata target nasional.
Herri berharap TPK dapat lebih optimal dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko, sekaligus berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait di tingkat desa dan kelurahan. "Kami sebagai salah satu instansi pengampu terus melakukan penanganan melalui konvergensi," tutupnya.