PALU — Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu, Mohammad Ridwan Karim, menyebut program ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap penerima manfaat periode sebelumnya. Pihaknya ingin memastikan dana yang digelontorkan legislatif benar-benar mendongkrak produktivitas pelaku usaha di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah tersebut.
"Melalui kegiatan ini kita juga melakukan evaluasi terhadap para penerima manfaat sebelumnya, sehingga dapat diketahui sejauh mana bantuan yang telah diberikan mampu meningkatkan usaha dan produktivitas mereka," ujar Ridwan dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).
Berbeda dengan asumsi publik yang kerap menyoroti bantuan untuk konten kreator, program Pokir kali ini justru menyasar tiga kelompok utama. Selain kreator konten yang mendapat perlengkapan media, pelaku UMKM menerima suntikan modal usaha, sementara seniman mendapatkan peralatan musik untuk menunjang aktivitas mereka.
Para penerima manfaat hadir langsung dalam pertemuan yang juga dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kota Palu, anggota Komisi C DPRD Kota Palu, serta perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu. Kehadiran lintas instansi ini menunjukkan bahwa ekosistem ekonomi kreatif di Palu ditangani secara kolaboratif, bukan parsial.
Ridwan menegaskan bahwa Pemkot Palu tidak akan lepas tangan setelah dana cair. Pengawalan ketat dilakukan agar bantuan yang bersumber dari aspirasi anggota dewan tersebut tidak salah sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan warga.
"Pemkot Palu berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan seluruh bantuan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat sektor ekonomi kreatif di Kota Palu," tegasnya.
Melalui skema bantuan ini, pemerintah menargetkan efek berganda bagi perekonomian daerah. Harapannya, stimulus dari legislatif tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif, tetapi mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
Kegiatan di Ruang Rapat Bantaya tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara penerima manfaat dengan para pemangku kepentingan. Dengan begitu, evaluasi terhadap penggunaan dana Pokir periode sebelumnya bisa langsung disampaikan secara terbuka, sekaligus menjadi dasar perencanaan program serupa di masa mendatang.