PALU — Konsolidasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang digelar secara nasional itu menjadi forum strategis bagi jajaran Kementerian Hukum untuk menyelaraskan langkah antara adopsi teknologi dan penguatan moral birokrasi. Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyatakan pihaknya siap menghadirkan layanan yang modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam pengarahannya, Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa digitalisasi pelayanan melalui e-government adalah langkah maju yang tak bisa ditunda. Namun, ia mengingatkan agar para pejabat tidak terjebak pada euforia teknologi semata.
"Teknologi sejatinya hanyalah sebuah alat. Keberhasilan atau kegagalannya sangat ditentukan oleh integritas dan tanggung jawab manusia yang menjalankannya," ujar Yusril dalam forum yang diikuti dari Graha Pengayoman itu.
Tanpa fondasi moral yang kokoh, kata dia, sistem secanggih apa pun hanya akan menjadi cangkang kosong. Karena itu, sinergi antara pemanfaatan teknologi digital dan penguatan integritas aparatur harus berjalan beriringan.
Yusril juga mendorong para pejabat dan aparatur pemerintah untuk tidak ragu berkreasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa inovasi dan kepatuhan hukum adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan.
"Selama tetap berpijak pada koridor hukum yang berlaku, silakan berkreasi," tegasnya.
Pesan ini relevan mengingat percepatan digitalisasi kerap memunculkan celah baru jika tidak diimbangi dengan etika dan kepatuhan regulasi.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyambut arahan tersebut dengan optimisme. Ia menegaskan bahwa transformasi digital harus menjadi jembatan nyata menuju pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
"Pemanfaatan teknologi harus mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan publik," ujarnya.
Namun, Rakhmat mengingatkan satu faktor penentu yang kerap terlupakan di tengah gerak cepat digitalisasi: sumber daya manusia.
"Teknologi yang baik akan memberikan hasil maksimal apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, beretika, dan memiliki komitmen kuat dalam melayani masyarakat," tambahnya.
Melalui konsolidasi ini, seluruh jajaran Kementerian Hukum diharapkan semakin mantap dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern, inovatif, serta sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat.