PALU — Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menyerahkan langsung dokumen Readiness Criteria (RC) Sekolah Rakyat kepada Wakil Menteri Sosial Jabo Priyono di Jakarta, Senin (11/5). Dokumen itu menjadi kewajiban daerah setelah usulan disampaikan ke kementerian terkait.
"RC yang disusun memuat kondisi kesiapan lahan dan lokasi sebelum pembangunan fisik dimulai," kata Erwin Burase melalui keterangan tertulis yang diterima di Palu, Selasa.
Pemkab Parigi Moutong telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 9,2 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lokasinya berada di Desa Jono Kalora, Kecamatan Parigi Barat.
Menurut penjelasan Kemensos, Parigi Moutong masuk dalam jadwal pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat pada triwulan III 2026. Dokumen RC menjadi bukti keseriusan daerah mengimplementasikan program nasional pendidikan gratis bagi masyarakat miskin.
Bupati Erwin Burase mengakui kondisi geografis menjadi salah satu tantangan utama pendidikan di Parigi Moutong. Banyak wilayah terpencil yang membuat akses pendidikan anak-anak tidak maksimal.
"Kalau Sekolah Rakyat hadir, anak-anak di wilayah terpencil bisa ditempatkan di fasilitas pendidikan tersebut. Kami berharap Kemensos mempertimbangkan kondisi daerah," ucapnya.
Pemkab juga mulai menyentuh anak-anak dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) melalui program pendidikan gratis. Kerja sama dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung telah memfasilitasi sejumlah anak KAT menempuh pendidikan di sana.
"Kami ingin memastikan anak-anak dari KAT memperoleh hak pendidikan yang sama. Saat ini sudah ada anak-anak yang difasilitasi untuk menempuh pendidikan di Poltekesos Bandung," tutur Erwin.
Pemda terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan data anak tidak sekolah dapat terintegrasi. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial, dan pihak terkait lainnya dilibatkan dalam proses pendataan.
Program Sekolah Rakyat merupakan agenda pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan. Solusi ini diharapkan menjangkau anak-anak putus sekolah dan masyarakat kurang mampu di Parigi Moutong.
"Kami berkomitmen mengawal program itu," tegas Bupati Erwin Burase saat menyerahkan dokumen di Jakarta.