PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengucurkan dana Rp10,3 miliar untuk program Berani Berdering, sebuah kebijakan yang bertujuan menghubungkan desa-desa terpencil dengan akses internet. Setiap desa yang menjadi sasaran menerima alokasi dana sebesar Rp69 juta untuk membangun infrastruktur jaringan dan penguatan kapasitas warga.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulteng Wahyu Agus Pratama menyebutkan, dari total anggaran per desa tersebut, sekitar Rp40 juta digunakan untuk pengadaan peralatan seperti fiber optik. Sisanya dialokasikan untuk pembelian jaringan satelit serta kebutuhan penguatan sumber daya manusia.
Distribusi bantuan tidak merata di semua kabupaten. Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tojo Una-Una masing-masing mendapatkan porsi 15 desa, sementara kabupaten lainnya hanya menerima 12 desa. Kebijakan ini diambil karena dua wilayah tersebut baru saja lepas dari status daerah tertinggal.
Agus menjelaskan, masih banyak desa di Sigi dan Tojo Una-Una yang berada di lokasi terpencil dan membutuhkan dukungan infrastruktur, tidak hanya internet tetapi juga sektor penunjang lainnya. Kondisi geografis yang sulit menjadi alasan utama kedua daerah ini mendapat perhatian lebih dalam program unggulan gubernur dan wakil gubernur tersebut.
Salah satu desa yang sudah merasakan manfaat program ini adalah Desa Toro di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi. Program yang berjalan sejak 2024 itu bahkan menggandeng organisasi dari luar negeri dalam pengelolaannya.
"Jadi, di sana ada dibentuk kelompok komunitas informasi masyarakat yang mengolah terkait dengan jaringan internet," ujar Agus di Kota Palu, Selasa.
Keberadaan kelompok komunitas ini menjadi kunci keberlanjutan program. Warga setempat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan dan perawatan jaringan internet di desanya.
Implementasi program Berani Berdering dinilai sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi desa yang hingga kini belum tersentuh akses internet. Kebutuhan ini tidak hanya untuk komunikasi sehari-hari, tetapi juga menunjang layanan publik vital.
Proses belajar mengajar di sekolah, layanan di puskesmas, hingga operasional kantor desa dan kantor pelayanan publik lainnya akan terbantu dengan hadirnya jaringan internet. Pemerintah provinsi menargetkan implementasi di 150 desa sasaran mulai berjalan pada Oktober 2026, menunggu persetujuan anggaran perubahan APBD Provinsi Sulteng.