JAKARTA — Penandatanganan Perdes secara simbolis dilakukan oleh perwakilan Desa Bolaang 1, Desa Bintau, dan Desa Pineno Batuan. Dokumen kemudian diserahkan secara berjenjang kepada pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat sebagai bentuk tindak lanjut asistensi.
Kejelasan kewenangan menjadi landasan bagi desa untuk mengembangkan potensi wilayahnya. Tanpa pembagian urusan yang tegas, program pembangunan desa rawan tumpang tindih dengan kewenangan kabupaten dan provinsi.
Komoditas Unggulan Jadi Pijakan Kerja Sama Antardesa
Pemerintah desa didorong memetakan komoditas unggulan seperti mangga, padi, rica, peternakan, dan perikanan. Pemetaan mencakup kapasitas produksi serta estimasi panen.
Data itu menjadi modal untuk membuka peluang kerja sama antardesa dan memperluas akses pasar. Selama ini, desa dengan komoditas sejenis kerap berjalan sendiri-sendiri sehingga posisi tawar di pasar lemah.
BUMDes dan Koperasi Merah Putih Diminta Sinergi
Pengembangan potensi ekonomi perlu didukung kelembagaan yang kuat. Sinergi BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diarahkan pada pembagian fungsi yang saling melengkapi, bukan bersaing memperebutkan sumber daya yang sama.
Penguatan administrasi, akurasi data, dan pemanfaatan teknologi digital juga menjadi perhatian. Tujuannya meningkatkan kualitas pelayanan serta transparansi pemerintahan desa.
Pendampingan DPMD Provinsi dan Kabupaten
Ditjen Bina Pemdes meminta pemerintah desa segera menindaklanjuti penyusunan dan penetapan Perdes. Pendampingan dilakukan DPMD provinsi dan kabupaten agar dokumen tidak berhenti di tahap asistensi.
Dengan kewenangan yang jelas dan pengelolaan potensi yang optimal, desa diharapkan memperkuat ekonomi kerakyatan. Kontribusinya diarahkan pada percepatan penurunan kemiskinan dan stunting di Provinsi Sulawesi Utara.
