Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae memerintahkan seluruh kepala desa memantau dan mendampingi kesehatan setiap ibu hamil secara ketat, menyusul temuan 756 ibu hamil berisiko tinggi sejak Januari hingga Agustus 2026. Instruksi disampaikan dalam rapat di Marawola, Senin, dengan penekanan agar tidak ada ibu hamil yang luput dari pelayanan kesehatan. Pemkab Sigi menilai pendampingan harus dimulai dari tingkat desa dan kecamatan, bukan hanya mengandalkan tenaga kesehatan.
SIGI — Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae menginstruksikan seluruh kepala desa dan jajaran pemerintah desa untuk mendampingi setiap ibu hamil di wilayah masing-masing. Perintah itu keluar setelah Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi mencatat 756 ibu hamil berisiko tinggi dari 19 puskesmas sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Rizal menegaskan pemantauan tidak boleh berhenti di tingkat puskesmas. Ia meminta desa memastikan setiap ibu hamil terdata, terlayani, dan cepat mendapat pertolongan begitu muncul tanda bahaya kehamilan.
"Saya mengajak seluruh kepala desa dan jajaran pemerintah desa untuk memberikan perhatian terhadap ibu hamil di wilayah masing-masing. Pastikan tidak ada ibu hamil yang luput dari pemantauan, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ataupun terlambat mendapatkan pertolongan ketika mengalami tanda-tanda bahaya kehamilan," kata Rizal di Marawola, Senin.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Menurut Rizal, menjaga kesehatan ibu hamil hingga proses melahirkan bukan tugas eksklusif tenaga kesehatan dan bidan. Ia menilai persoalan ini butuh kolaborasi lintas sektor yang dimulai dari unit pemerintahan paling bawah.
Pemerintah desa diminta membangun sistem pendampingan yang terintegrasi. Kader posyandu, Tim Penggerak PKK, dan tokoh masyarakat setempat dilibatkan sebagai ujung tombak pemantauan di tingkat kampung.
"Kita harus membangun sistem pendampingan ibu hamil yang kuat, mulai dari tingkat keluarga, kader, desa, kecamatan, puskesmas hingga rumah sakit," ucapnya.
Pengawasan Berjenjang untuk Tekan Angka Kematian
Rizal menyebut pengawasan berjenjang di tingkat desa sebagai instrumen utama menekan angka kematian ibu dan bayi. Mekanisme itu juga dinilai mampu memutus potensi tengkes sejak bayi masih berada dalam kandungan.
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi menjadi dasar instruksi tersebut. Dari 19 puskesmas yang tersebar di kabupaten itu, sebanyak 756 ibu hamil tercatat masuk kategori berisiko tinggi selama delapan bulan pertama 2026.
Angka itu menempatkan pendampingan desa sebagai lapisan pertahanan pertama. Kepala desa yang gagal memetakan ibu hamil berisiko tinggi di wilayahnya berpotensi memperlambat rujukan ke fasilitas kesehatan.
Desa Diminta Bangun Sistem Pendampingan Mandiri
Instruksi Bupati Sigi menuntut pemerintah desa menyusun sistem pendampingan yang berjalan rutin, bukan menunggu laporan dari puskesmas. Kader posyandu dan PKK diproyeksikan menjadi penghubung antara keluarga dan tenaga kesehatan.
Pendekatan lintas sektor ini meniru pola penanganan stunting yang menempatkan desa sebagai pelaksana terdepan. Bedanya, fokusnya kini bergeser ke pemantauan kehamilan sejak trimester awal.
Rizal tidak menyebut tenggat khusus penerapan sistem tersebut. Namun ia meminta seluruh jajaran pemerintah desa menjadikan pemantauan ibu hamil sebagai agenda tetap di wilayah masing-masing.
