PALU — Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Muhammad Arus Abdul Karim, itu juga menyepakati penurunan struktur penerimaan pembiayaan dari Rp 152,8 miliar menjadi Rp 72,619 miliar. Pengeluaran pembiayaan daerah menyesuaikan dari Rp 50 miliar menjadi Rp 30 miliar.
Sebelum penandatanganan berita acara bersama, Badan Anggaran melaporkan hasil rapat terkait postur perubahan tersebut. Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Dandi Adhy Prabowo, memaparkan sejumlah catatan yang diminta menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran.
Serapan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Baru 31,59 Persen
Realisasi keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menjadi salah satu sorotan utama. Capaiannya baru 31,59 persen, dengan kendala berupa efisiensi hingga pemblokiran penarikan anggaran.
"Kami meminta percepatan penyelesaian hambatan pengadaan, penyediaan benih unggul, sarana produksi, pompa air, sarana pengairan dan buffer stock benih padi karena hal tersebut berdampak langsung pada masyarakat," ucap Dandi.
Realisasi rendah juga dialami Dinas Perkebunan dan Peternakan akibat penurunan pagu anggaran. Percepatan realisasi ditegaskan tidak boleh sekadar mengejar penyerapan, tetapi juga harus memberi manfaat bagi masyarakat.
Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Jadi Perhatian
Pemerintah daerah diminta memberi perhatian khusus terhadap stabilitas harga, ketahanan pangan, dan inflasi. Anggaran juga didorong dimanfaatkan optimal pada penguatan investasi dan perizinan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja.
Dandi turut mengapresiasi program Berani Cerdas yang dinilai memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Meski begitu, kendala verifikasi dan validasi terhadap perguruan tinggi diharapkan diperkuat agar penyaluran beasiswa tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dukungan untuk Program 9 Berani, Penganggaran Berkeadilan Diminta
Dukungan dinyatakan terhadap program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yang dikenal dengan 9 Berani. Namun, penganggaran yang berkeadilan diharapkan tetap diberikan kepada OPD yang bukan pengampu program tersebut.
Penetapan Perubahan APBD 2026 ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengeksekusi belanja hingga akhir tahun. Perhatian publik kini tertuju pada percepatan penyerapan di dinas-dinas yang tertinggal, terutama yang menyangkut benih, pengairan, dan sarana produksi pertanian.
