SULAWESI TENGAH — JAKARTA — Isu perombakan kabinet kembali ditepis langsung oleh Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan hingga saat ini tidak ada rencana resmi untuk melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Pernyataan itu disampaikannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/8/2026), menjawab spekulasi yang berkembang di publik.
"Masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih," ujar Prasetyo di hadapan awak media.
Meski demikian, ia membuka peluang adanya perubahan terbatas. Fokus utama pemerintah, menurutnya, bukan pada penggantian menteri, melainkan penyempurnaan struktur dengan mengisi posisi wakil menteri yang masih lowong. Langkah ini dinilai lebih krusial untuk menjaga ritme kerja kementerian.
Dua Kursi Wakil Menteri yang Jadi Prioritas Pengisian
Terdapat dua posisi strategis yang saat ini kosong dan menjadi perhatian utama Istana. Pertama, kursi Wakil Menteri Pertanian yang ditinggalkan Sudaryono. Ia telah mendapat tugas baru sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga jabatan wakil menteri di kementerian tersebut otomatis lowong.
Kedua, posisi Wakil Menteri Imipas yang sebelumnya dijabat Silmy Karim. Posisi ini kosong setelah Silmy resmi diberhentikan karena terjerat kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong," jelas Prasetyo menegaskan arah kebijakan Istana.
Skandal Hukum dan Dinamika Internal Jadi Pemicu Spekulasi
Isu reshuffle menguat belakangan ini seiring dengan kosongnya dua kursi wakil menteri tersebut. Pemberhentian Silmy Karim yang terkait kasus hukum menjadi sorotan, mengingat ia merupakan salah satu pejabat yang baru dilantik di era Kabinet Merah Putih.
Kekosongan jabatan ini dinilai para pengamat mengurangi efektivitas kerja kementerian teknis. Wakil menteri biasanya berperan sebagai eksekutor harian dan penghubung antara kementerian dengan pemangku kepentingan, sehingga posisi ini dinilai vital.
Pernyataan Mensesneg ini sekaligus meredam spekulasi bahwa Presiden akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja para menteri di tengah masa pemerintahan. Dengan pernyataan resmi ini, pemerintah menegaskan bahwa fokus saat ini adalah pada konsolidasi internal dan memastikan seluruh lini birokrasi berjalan optimal.
Meski belum ada kepastian waktu pengisian, langkah Istana untuk memprioritaskan posisi yang kosong menunjukkan upaya menjaga stabilitas pemerintahan. Publik masih menunggu keputusan resmi Presiden terkait nama-nama calon pengganti, yang diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat.
