SULAWESI TENGAH — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyerahkan keputusan soal impor KRL bekas kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan syarat industri dalam negeri tetap jadi pertimbangan utama. Arahan itu disampaikan usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2026) malam.
Rapat terbatas itu membahas pemenuhan rangkaian KRL yang makin mendesak. Dudy menyebut keputusan bisnis sepenuhnya berada di tangan KAI, namun pemerintah tetap memasang rambu agar kerja sama dengan produsen luar negeri tidak menyingkirkan pelaku industri nasional. Pertimbangan itu, katanya, bisa dikomunikasikan KAI dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
Kebutuhan mendesak saat ini mencakup delapan rangkaian KRL. Dudy berharap PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA bisa memenuhinya, meski sisa pesanan delapan rangkaian itu baru ditargetkan tiba pada 2027.
Menurut dia, KAI perlu menimbang mana opsi yang paling cepat dan paling menguntungkan. Yang terpenting, kata Dudy, kereta yang beroperasi harus memberi layanan lebih baik bagi penumpang.
"KAI harus melihat mana yang lebih cepat dan mana yang terbaik buat KAI. Tapi, yang paling penting bahwa kereta-kereta itu harus apa, memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ya, supaya masyarakat bisa mendapatkan sebuah layanan dengan kereta-kereta yang baik, yang bagus," ujarnya.
Pernyataan Menhub melengkapi sikap yang lebih dulu disampaikan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin. Bobby menegaskan pemerintah tidak jadi mengimpor KRL bekas dari Jepang.
"Nggak ada, kita nggak impor bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru," ujar Bobby di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/11).
Bobby menyatakan pemerintah mengutamakan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan rangkaian kereta. INKA disebut sebagai salah satu pemasok KRL baru, tetapi KAI tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan perusahaan asing.
"Salah satunya, mungkin sebagian INKA. Wajib mendukung industri dalam negeri," katanya.
Total kebutuhan baru mencapai 23 trainset. Dari jumlah itu, delapan rangkaian menjadi prioritas paling mendesak untuk segera tersedia.
Bagi penumpang KRL Jabodetabek, keputusan ini menentukan seberapa cepat armada baru masuk menggantikan kereta yang sudah menua. Keterlambatan pengadaan berisiko memperpanjang antrean dan kepadatan di jam sibuk. Bagi INKA, arahan pemerintah menjadi sinyal bahwa pasar domestik tetap dibuka lebar, asalkan kapasitas produksi dan jadwal pengiriman bisa dikejar.
Pilihan yang dihadapi KAI kini sempit tapi jelas: menunggu pasokan INKA yang lebih lambat, atau membuka pintu kerja sama asing dengan syarat baru. Apa pun jalurnya, delapan rangkaian itu tetap harus tiba dan melayani penumpang.