PALU — Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng, Sopian, mewakili Kepala Kanwil Hendrik Pagiling dalam penandatanganan bersama perwakilan kedua lembaga. Proses itu berlangsung di kantor wilayah setempat dan melibatkan Perkumpulan Lingkar Belajar Untuk Perempuan (LIBU-PEREMPUAN) Sulteng serta Yayasan Rumah Hukum Tadulako.
Addendum menjadi dasar bagi kedua PBH menyelaraskan kembali rencana kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Penyesuaian mengikuti kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.
Perjanjian awal pelaksanaan anggaran bantuan hukum 2026 mengalami perubahan alokasi sebagai konsekuensi kebijakan efisiensi. Lewat addendum, kedua PBH tidak lagi memakai pagu lama sebagai acuan kerja.
Mereka diminta menyusun ulang rencana kegiatan agar tetap sejalan dengan plafon baru. Kanwil menegaskan penyesuaian tidak boleh memutus akses warga tidak mampu ke pendampingan hukum.
Bantuan hukum yang dimaksud mencakup jalur litigasi maupun nonlitigasi. Kedua lembaga diminta mengoptimalkan keduanya supaya masyarakat tetap memperoleh pendampingan di setiap tahap perkara.
Kanwil Kemenkum Sulteng menempatkan mutu dan keberlanjutan layanan sebagai syarat yang tidak bisa ditawar. Efisiensi anggaran disebut tidak boleh jadi alasan menurunnya kualitas pendampingan bagi masyarakat miskin.
Kedua PBH juga diingatkan menjaga ketertiban administrasi, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan. Pelaporan wajib dilakukan melalui Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Melalui Divisi P3H, Kanwil akan menjalankan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi berkala. Langkah itu untuk memastikan pelaksanaan program sesuai perjanjian dan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
LIBU-PEREMPUAN Sulteng dan Yayasan Rumah Hukum Tadulako menjadi dua PBH yang meneken addendum. Keduanya berperan sebagai pelaksana di lapangan yang bersentuhan langsung dengan penerima bantuan hukum.
Peran PBH krusial karena mereka yang menjalankan pendampingan, mulai dari konsultasi awal hingga pendampingan di pengadilan. Kinerja kedua lembaga akan menjadi tolok ukur keberhasilan program di daerah.
Penandatanganan addendum diharapkan menjaga kesinambungan kerja sama pemerintah dan pemberi bantuan hukum. Tujuannya memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin di Sulawesi Tengah.