PALU — Sosialisasi perubahan Perjanjian Kinerja Kanwil Kemenkum Sulteng membahas penyesuaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi acuan pelaksanaan dan evaluasi program kerja. Lewat forum daring itu, jajaran kanwil diminta menyelaraskan perencanaan dengan target baru, termasuk angka 75 persen Posbankum aktif.
Hendrik Pagiling menegaskan capaian kinerja tidak berhenti pada pemenuhan target administratif. Menurutnya, Posbankum harus memberi dampak nyata bagi warga yang membutuhkan layanan bantuan hukum.
"Dengan target 75 persen, kita perlu memastikan Posbankum aktif dan memenuhi standar kesiapan operasional. Capaian kinerja tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum," ujarnya.
Penguatan Pembinaan dan Koordinasi Jadi Kunci Pencapaian
Untuk mengejar target, Kepala Kanwil meminta jajarannya menindaklanjuti perubahan melalui penguatan pembinaan, koordinasi, serta pemantauan Posbankum secara berkala. Pemantauan rutin dinilai penting agar pos layanan yang belum aktif bisa segera dibenahi.
Penyesuaian IKK mencakup sejumlah indikator kinerja lain di luar Posbankum. Kanwil akan menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program supaya akuntabilitas pelaksanaan tugas ikut menguat.
Dampak ke Warga: Akses Bantuan Hukum Lebih Luas
Posbankum berfungsi sebagai simpul layanan bantuan hukum di daerah. Semakin banyak pos yang aktif dan siap operasional, semakin dekat pula akses warga Sulawesi Tengah terhadap pendampingan hukum.
Kanwil Kemenkum Sulteng menempatkan perluasan akses itu sebagai ukuran keberhasilan, bukan sekadar angka di atas kertas. Penyelarasan program diharapkan menopang kualitas layanan hukum bagi masyarakat di wilayah tersebut.
