PALU — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menempatkan Sulawesi Tengah di posisi ketiga provinsi dengan realisasi investasi terbesar nasional. Nilainya Rp116 triliun untuk periode Januari-September 2026. Angka itu menjadi bagian dari realisasi investasi nasional yang mencapai Rp3.923,2 triliun pada periode yang sama.
Secara nasional, investasi tersebut menyerap 5,49 juta tenaga kerja. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut sebaran investasi kini bergeser ke luar Jawa.
Rosan memaparkan kontribusi realisasi investasi Pulau Jawa sebesar 48,2 persen atau Rp1.892,2 triliun. Sementara luar Pulau Jawa menyumbang 51,8 persen atau Rp2.031,0 triliun.
"Kontribusi realisasi investasi Pulau Jawa 48,2% atau Rp1.892,2 triliun, dan luar Pulau Jawa 51,8% atau Rp2.031,0 triliun," ujar Rosan dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).
Posisi Sulawesi Tengah di tiga besar nasional membuat provinsi ini menjadi salah satu penopang utama investasi di kawasan timur Indonesia. Sektor hilirisasi mineral menjadi magnet tersendiri bagi masuknya modal ke daerah tersebut.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan daerahnya tidak menutup pintu bagi investor. Syaratnya, investasi yang masuk harus memberi dampak positif bagi pembangunan dan masyarakat.
"Sulawesi Tengah sangat terbuka bagi siapa pun. Dalam segala bentuk dan peluang investasi, kami selalu menyambut baik sepanjang itu memberi dampak positif bagi daerah, terutama bagi rakyat Sulawesi Tengah," kata Anwar.
Menurut dia, keterbukaan terhadap investor merupakan salah satu aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, besarnya nilai investasi mesti diikuti perluasan kesempatan kerja dan peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal.
Anwar menyebut ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan menyusul capaian investasi tersebut. Pertama, memperluas kesempatan kerja bagi warga. Kedua, meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal di proyek-proyek investasi.
Ketiga, memperkuat UMKM agar ikut menikmati rantai pasok industri. Keempat, memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata, tidak hanya terkonsentrasi di kawasan industri.
"Bagi Sulawesi Tengah, capaian ini menjadi peluang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam menjaga iklim investasi, mendorong hilirisasi, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam," tuturnya.
Pemerintah provinsi memandang realisasi Rp116 triliun sebagai modal untuk memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Hilirisasi dinilai dapat menaikkan nilai tambah komoditas sebelum dikirim keluar daerah.
Untuk menjaga momentum, Anwar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Iklim investasi yang stabil disebut menjadi syarat agar arus modal tidak berhenti di tengah jalan.
BKPM belum merinci sebaran investasi Rp116 triliun itu per sektor maupun per kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Rincian tersebut biasanya disampaikan dalam laporan realisasi investasi triwulanan.