Pemerintah Kabupaten Morowali bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali menandatangani nota kesepahaman penyediaan dan pemanfaatan data untuk penanggulangan kemiskinan. Kerja sama yang dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) itu menempatkan verifikasi dan pemutakhiran data lapangan sebagai dasar penyusunan program. Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas menyebut data yang akurat menentukan arah kebijakan agar bantuan tepat sasaran.
MOROWALI — Pemerintah Kabupaten Morowali memperkuat kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali dalam penyediaan dan pemanfaatan data untuk penanggulangan kemiskinan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Morowali. Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas menilai langkah itu penting agar proses validasi dan pemutakhiran data berjalan lebih baik.
"Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memastikan proses validasi dan pemutakhiran data dilakukan dengan baik," kata Iriane Iliyas.
Melalui kerja sama tersebut, proses validasi dan pemutakhiran data di lapangan dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Hasil verifikasi lapangan selanjutnya diolah BPS sehingga data yang dihasilkan lebih akurat.
"Hasil verifikasi dan pemutakhiran di lapangan selanjutnya dapat diolah oleh BPS sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat," ujarnya.
Pemutakhiran data secara berkala dinilai penting untuk memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat saat ini. Data juga diperbarui apabila terdapat perubahan kondisi penduduk.
Iriane menyebut salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Ketersediaan data yang akurat menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Morowali dan BPS diharapkan terus diperkuat. Data yang dihasilkan nantinya menjadi dasar penentuan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.
"Dengan adanya kerja sama ini, pemanfaatan data ke depan dapat dilakukan secara lebih terarah, sehingga kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan benar-benar berdasarkan data yang valid dan sesuai kondisi di lapangan," ujar Iriane.
Kerja sama ini menempatkan TKPKD Morowali dan BPS sebagai dua pihak yang berbagi peran dalam penyediaan data. Pemerintah daerah memakai data tersebut untuk merencanakan dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan.
Dengan skema itu, program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan di Morowali diharapkan tidak lagi berbasis data lama. Validasi lapangan menjadi kunci sebelum data diolah BPS dan dipakai sebagai dasar kebijakan.