SULAWESI TENGAH — Makassar, CNBC Indonesia — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan gas elpiji 3 kg yang melanda sejumlah wilayah Sulawesi Selatan dalam beberapa hari terakhir memaksa pemerintah daerah mengambil langkah cepat. Pemerintah Kota Makassar menetapkan pembelajaran daring untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP pada periode 12-19 September 2026.
Kebijakan serupa juga diambil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur Jufri Rahman mengeluarkan surat imbauan bernomor 338/12513/DISDIK yang ditujukan kepada seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta agar menyelenggarakan perkuliahan secara daring pekan ini.
Dalam surat imbauan tersebut, Jufri menyoroti antrean panjang kendaraan di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat, termasuk mahasiswa dan tenaga pendidik dalam menjangkau kampus.
"Hal ini disampaikan sebagai bentuk dukungan dan kolaborasi, bukan sebagai instruksi, dengan tetap menghormati kewenangan dan kebijakan akademik masing-masing perguruan tinggi," kata Jufri dalam surat yang diterima Katadata, Senin (14/9).
Imbauan ini berlaku mulai 14 hingga 18 September 2026. Tujuannya mengurangi mobilitas kendaraan menuju dan dari kampus di tengah kondisi kelangkaan BBM yang belum sepenuhnya teratasi.
Pemkot Makassar melalui akun Instagram resminya menyebut kebijakan ini sebagai langkah sementara. "Sebagai langkah sementara merespon kondisi keterbatasan BBM yang terdampak pada mobilitas murid, guru, tenaga pendidik, dan orang tua/wali murid," tulis Pemkot Makassar, dikutip Senin (14/9).
Meski pembelajaran dialihkan ke daring, tidak semua kegiatan akademik dilakukan dari rumah. Gubernur Sulsel menegaskan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, seperti praktikum laboratorium, ujian terjadwal, atau penelitian lapangan, tetap boleh dilaksanakan secara tatap muka.
Pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan dan pertimbangan pimpinan masing-masing perguruan tinggi, dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan BBM dan keselamatan sivitas akademika.
Perguruan tinggi juga diimbau berkoordinasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sulawesi dan/atau kementerian pembina masing-masing terkait pelaksanaan kebijakan ini. Bagi kampus yang berada di wilayah dengan ketersediaan BBM relatif normal, perkuliahan dapat disesuaikan dengan kebijakan pimpinan masing-masing.
Universitas Negeri Makassar (UNM) menjadi salah satu kampus yang langsung merespons surat imbauan tersebut. Seluruh dosen di UNM melaksanakan perkuliahan secara daring melalui LMS UNM atau media pertemuan virtual lainnya mulai 14-18 September 2026.
Kegiatan belajar juga dapat dilakukan melalui perkuliahan asinkron dengan memberikan materi, rekaman pembelajaran, penugasan, atau aktivitas pembelajaran lain melalui platform yang digunakan.
"Kegiatan akademik yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, seperti praktikum laboratorium, ujian terjadwal, bimbingan/ujian tugas akhir, dan penelitian lapangan, dapat tetap dilaksanakan secara tatap muka atas pertimbangan dan izin Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana," kata Plt Rektor UNM, Farida Patittingi, dalam surat yang diterima Katadata, Senin (14/9).
Meski perkuliahan dialihkan, UNM memastikan layanan administrasi dan kedinasan tetap berjalan seperti biasa. Pimpinan unit kerja diberi kewenangan menerapkan pengaturan jam kerja atau kehadiran yang fleksibel bagi tenaga kependidikan yang terdampak kelangkaan BBM, sepanjang tidak mengganggu layanan kepada mahasiswa.
Baik Pemkot Makassar maupun Pemprov Sulsel menegaskan kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi BBM. Jika ketersediaan BBM di suatu wilayah kembali normal sebelum 18 September 2026, perguruan tinggi di wilayah tersebut dapat kembali menyelenggarakan perkuliahan tatap muka.
"Apabila kondisi ketersediaan BBM di Provinsi Sulawesi Selatan kembali normal sebelum tanggal 18 September 2026, perkuliahan tatap muka dapat kembali dilaksanakan sesuai kebijakan universitas yang akan diinformasikan kemudian," ucap Farida.
UNM menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi ketersediaan BBM dan menyampaikan informasi lebih lanjut apabila terdapat perkembangan yang memerlukan penyesuaian kebijakan.
Kelangkaan BBM dan LPG 3 kg di Sulsel menjadi ujian bagi ketahanan layanan publik daerah. Pengalihan pembelajaran ke daring memang mengurangi tekanan mobilitas, tetapi juga membuka kembali persoalan kesenjangan akses internet dan perangkat bagi pelajar di wilayah terpencil — isu yang sempat mencuat saat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.