PALU — Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Tengah Yus Mangun memastikan pihaknya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Hal ini disampaikannya saat mewakili Ketua DPRD Sulteng dalam Konsolidasi Rakyat Sulawesi Tengah 2026 di Kota Palu, Sabtu (29/8).
Kegiatan yang mengangkat tema "Menolak Kemiskinan di Atas Tanah Emas: Melawan Ketimpangan Ekstrem – Pengelolaan Pertambangan dan Menuntut Transparansi Fiskal DBH" ini menjadi ruang diskusi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Yus Mangun menyebut Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam besar di sektor pertambangan. Ia menegaskan potensi tersebut tidak boleh hanya dinikmati segelintir pihak.
"Kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Karena itu, jangan sampai kekayaan tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, DPRD Sulteng akan terus mengawal pengelolaan sumber daya alam secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Selain soal pertambangan, Yus Mangun menyoroti pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH). Masyarakat, kata dia, berhak tahu bagaimana pendapatan dari kekayaan daerah dikelola dan sejauh apa manfaatnya.
"DBH harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan diarahkan untuk memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, membuka lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan," katanya.
Ia menilai forum ini menjadi momentum mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna membahas kemiskinan, ketimpangan, dan tata kelola fiskal daerah.
Konsolidasi Rakyat Sulawesi Tengah 2026 dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Direktur Lipkada Center Andi Ridwan Bataraguru, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional H. M. Ridha Saleh, Sekretaris DPRD Sulteng Sadly Lesnusa, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah teknis.
Yus berharap forum ini menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret, bukan sekadar penyampaian gagasan.
"Yang paling penting adalah bagaimana suara rakyat bisa menjadi bagian dari kebijakan pembangunan. Kekayaan alam harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat Sulawesi Tengah. Rakyat bersuara, keadilan harus nyata," ujarnya.
Forum ini diharapkan memperkuat komitmen pengelolaan pertambangan yang transparan, pemerataan pembangunan, dan tata kelola fiskal daerah yang lebih berkeadilan.