PALU — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulteng untuk menjadikan pencegahan sebagai budaya kerja. Ia menekankan bahwa setiap persoalan tata kelola pemerintahan sebaiknya dikonsultasikan sejak dini agar tidak berujung pada masalah hukum.
“Silakan bertanya apabila ada hal-hal yang masih menjadi keraguan. Sekarang kita harus lebih berhati-hati. Lebih baik mencegah daripada mengobati,” tegas Reny di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Menurut Wagub Reny, komitmen kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan dirinya adalah mewujudkan tata kelola yang bersih terlebih dahulu. Ia menilai, pemerintahan yang baik tidak akan berarti jika masih diwarnai praktik korupsi atau penyimpangan.
“Kita ingin menjalankan roda pemerintahan yang bersih terlebih dahulu, baru kemudian menjadi pemerintahan yang baik. Tidak bisa hanya baik, tetapi tidak bersih. Karena itu yang kita bangun adalah clean and good governance,” ujarnya.
Dalam arahannya, Reny mengingatkan bahwa godaan dalam birokrasi hanya bisa dihadapi dengan komitmen moral yang kuat dan kejujuran. Ia meminta seluruh ASN menjaga integritas sejak dari niat saat mengemban amanah jabatan.
“Kalau kita sudah bersih, insya Allah kita akan menjadi baik. Semua berawal dari niat. Jangan sampai ketika diberi amanah jabatan justru muncul kepentingan-kepentingan pribadi,” pesan Reny.
Ia menambahkan, langkah pengabdian akan mendapat keberkahan jika tetap berada di jalan yang benar. Forum rapat koordinasi ini pun diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan internal di setiap perangkat daerah.
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Pengawasan dalam Rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah” itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Dr. Dra. Novalina, M.M., dan Inspektur Provinsi Sulteng, Drs. Fahrudin Yambas, M.Si.
Direktorat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI juga mengikuti jalannya rapat melalui sambungan Zoom. Kehadiran lembaga antirasuah itu menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan di Sulteng menjadi perhatian serius di tingkat pusat.