PALU — Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah. Menurutnya, masih banyak potensi pelayanan yang belum ter-cover secara digital dan harus segera diakomodasi.
Hadianto menilai Pemerintah Kota Palu harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi. Ia mendorong tumbuhnya budaya kerja berbasis sistem elektronik di seluruh perangkat daerah, termasuk mengombinasikan layanan konvensional dengan layanan digital agar proses pemerintahan lebih efektif dan mudah diakses masyarakat.
"Saya menilai Pemerintah Kota Palu harus secepatnya mampu beradaptasi dengan tuntutan yang ada. Masih banyak potensi yang belum ter-cover sehingga perlu segera didigitalisasi," ujarnya di Palu, Jumat.
Penguatan kapasitas TP2DD dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih modern. Wali Kota menekankan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong implementasi ETPD secara menyeluruh.
"Menurut saya, agenda ini sangat penting dalam menguatkan kerja-kerja Pemerintah Kota Palu. Terkadang kalau wali kotanya yang berbicara mungkin terasa biasa saja, tetapi ketika narasumber lain yang menyampaikan justru lebih mudah diterima. Karena itu saya berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan," katanya.
Hadianto menambahkan, kebijakan koreksi fiskal yang dilakukan pemerintah pusat harus dijadikan momentum bagi pemda untuk mengoptimalkan potensi daerah melalui tata kelola yang lebih baik dan pemanfaatan teknologi informasi. Ia juga menegaskan peningkatan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi kewajiban yang harus terus diperkuat seiring transformasi digital.
"Saya pastikan bahwa apa yang disampaikan dalam kegiatan ini menjadi penguat bagi kami. Kerja-kerja yang sudah dimulai akan terus kami kuatkan sehingga Pemerintah Kota Palu semakin mampu memberikan pelayanan yang profesional, adaptif, dan berbasis digital," kata Hadianto.
Seluruh anggota TP2DD Kota Palu diharapkan semakin memiliki pemahaman dan kapasitas dalam memperluas digitalisasi layanan pemerintahan. Target utamanya adalah mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan berkelanjutan demi pelayanan publik yang lebih prima bagi warga Kota Palu.