SULAWESI TENGAH — Krisis minyak goreng yang melanda Indonesia sejak awal 2022 menjadi ujian berat bagi Kementerian Perdagangan. Stok nasional yang melimpah tak mampu menahan praktik penimbunan dan penyelundupan yang dilakukan oknum pengusaha. Kondisi itu memaksa Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet dengan menunjuk Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang dikenal sebagai politisi senior tanpa latar belakang teknis perdagangan.
Kemendag di bawah kepemimpinan Muhammad Lutfi sempat menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng. Hasilnya jauh dari harapan. Kelangkaan justru semakin parah karena distribusi tersendat dan stok ditarik dari pasar.
"Ada orang-orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak goreng ini. Misalnya minyak goreng yang seharusnya jadi konsumsi masyarakat masuk ke industri atau diselundupkan ke luar negeri," kata Lutfi dalam rapat kerja di DPR RI, 17 Maret 2022. Ia mengakui Kemendag tidak mampu mengontrol "sifat manusia yang rakus dan jahat."
Kegagalan itu membuat Jokowi mengambil keputusan tegas. Lutfi dicopot dari jabatannya. Sebagai pengganti, Jokowi memilih Zulkifli Hasan yang saat itu menjabat Ketua Umum PAN. Pelantikan dilakukan di Istana Negara pada 15 Juni 2022.
Keputusan itu menuai kritik karena Zulhas dinilai tak memiliki pengalaman di sektor perdagangan. Namun, ia menepis anggapan tersebut. "Background saya yang pengalamannya panjang, pernah juga menteri, pernah juga pimpinan MPR, saya insyaallah dengan bersama-sama teman-teman bisa cepat menyelesaikan terutama minyak goreng, ketersediaannya ada, harga terjangkau," ujar Zulhas, dikutip dari laman Setkab.go.id, 15 Juni 2022. Ia berjanji akan belajar cepat.
Zulhas langsung menetapkan prioritas kerjanya: memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang bisa dijangkau masyarakat. Janji itu disampaikan di hadapan pers usai dilantik. Ia menegaskan tidak mau berlama-lama karena rakyat sudah terlalu lama menunggu.
Kelangkaan minyak goreng sendiri bermula dari pandemi COVID-19 yang memicu panic buying di awal 2020. Meski kebun sawit melimpah di berbagai daerah, distribusi dan spekulasi membuat komoditas itu sulit ditemukan di pasaran. Kemendag mencurigai adanya mafia yang menahan stok demi keuntungan.
Langkah konkret yang diambil Zulhas antara lain melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional untuk memantau langsung kondisi di lapangan. Ia juga mengancam akan mencabut izin usaha bagi pengusaha nakal yang terbukti menimbun atau menyelundupkan minyak goreng ke luar negeri.
Krisis minyak goreng 2022 menjadi catatan kelam bagi tata kelola perdagangan Indonesia. Negeri dengan sumber daya kelapa sawit melimpah justru gagal menjamin warganya mendapatkan minyak goreng dengan harga wajar. Kasus ini juga menunjukkan betapa rentannya kebijakan harga jika tidak dibarengi pengawasan distribusi yang ketat.
Hingga kini, polemik soal minyak goreng masih menghantui Kementerian Perdagangan. Berbagai kebijakan baru terus dicoba, namun kepercayaan publik terhadap kemampuan negara mengendalikan harga pangan pokok belum sepenuhnya pulih.