PALU — Capaian ini diumumkan bersamaan dengan rilis nasional Indeks KUB yang disusun oleh Pusat Kajian Agama dan Demokrasi (PUSAD) UI. Provinsi Sulawesi Tengah masuk dalam jajaran daerah dengan skor kerukunan tertinggi di Indonesia, menandai perbaikan signifikan pasca konflik yang pernah terjadi di wilayah tersebut.
Keberhasilan ini menjadi catatan tersendiri karena Sulawesi Tengah memiliki pengalaman kelam konflik bernuansa SARA pada awal tahun 2000-an. Capaian indeks kerukunan kategori tinggi menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi dan pembangunan sosial berjalan efektif.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. “Ini buah kerja keras semua pihak, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga aparat keamanan yang terus menjaga kondusivitas,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima di Palu, pekan lalu.
Menurut Ketua FKUB, indeks ini bukan sekadar angka statistik. Lebih dari itu, hasil survei mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat Sulteng yang rukun dan saling menghormati di tingkat akar rumput.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dinilai konsisten mendorong program-program dialog antaragama dan kegiatan sosial bersama lintas iman. Dukungan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada toleransi menjadi faktor pendukung utama.
Bagi warga di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, capaian ini menjadi pengakuan eksternal atas harmoni yang telah terjaga. FKUB berharap hasil survei ini dapat memotivasi semua elemen untuk terus merawat kebersamaan, terutama menjelang tahun politik.
“Kami tidak boleh lengah. Kerukunan adalah aset yang harus dirawat setiap hari, bukan hanya saat survei,” tambah Ketua FKUB menekankan pentingnya keberlanjutan upaya menjaga perdamaian.
Dalam pemeringkatan nasional Indeks KUB, sejumlah provinsi di Indonesia Timur seperti Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur juga kerap menempati posisi teratas. Masuknya Sulawesi Tengah ke kategori tinggi menegaskan bahwa daerah pasca-konflik mampu bangkit dan menjadi contoh kerukunan.
PUSAD UI sendiri menggunakan metodologi survei yang melibatkan ribuan responden di seluruh provinsi. Indeks ini menjadi salah satu rujukan pemerintah pusat dalam mengevaluasi kondisi kerukunan dan merumuskan kebijakan moderasi beragama ke depan.