PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi memulai tahapan penilaian potensi serta kompetensi manajerial dan sosial kultural dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Senin (23/2/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng ini, merupakan langkah nyata Pemprov dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
Kepala BKD Provinsi Sulteng, Sitti Asma Ul Husnasyah, menegaskan bahwa proses seleksi ini menggunakan standar penilaian yang ketat dan bersifat menggugurkan.
Seleksi terbuka tahun 2026 ini membuka lowongan untuk posisi-posisi kunci yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan di Sulawesi Tengah. Berikut adalah daftar 12 jabatan tersebut:
| No | Nama Jabatan JPT Pratama | No | Nama Jabatan JPT Pratama |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi | 7 | Kepala Badan Kesbangpol |
| 2 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 8 | Staf Ahli Gubernur Bidang SDM & Wilayah |
| 3 | Kepala Dinas Kehutanan | 9 | Direktur UPT RSUD Undata |
| 4 | Kepala Pelaksana BPBD | 10 | Kepala Biro Pemerintahan & Otda |
| 5 | Kepala Dinas Kominfo & Statistik | 11 | Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat |
| 6 | Kepala BPKAD | 12 | Kepala Biro Pengadaan Barang & Jasa |
Berdasarkan data BKD, dari 85 peserta yang terdaftar dan dinyatakan lolos administrasi, sebanyak 82 peserta hadir mengikuti uji kompetensi, sementara 3 peserta lainnya dinyatakan gugur karena tidak hadir tanpa keterangan.
Sitti Asma menjelaskan bahwa penilaian ini dikoordinir oleh UPT Penilaian Kompetensi Pegawai BKD Sulteng yang telah mengantongi Akreditasi A.
“Proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme objektif untuk mengukur kesesuaian kompetensi peserta dengan tuntutan jabatan. Kami memastikan pelaksanaan seleksi berlangsung transparan, objektif, dan dipantau langsung oleh BKN,” tegas Sitti Asma, Senin (23/2/2026).
Peserta diharapkan menunjukkan kemampuan terbaik mereka secara apa adanya. Mengingat jabatan yang dilelang berkaitan erat dengan pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang besar (seperti BPKAD dan Biro Pengadaan Barang Jasa), faktor integritas menjadi indikator penilaian yang sangat vital.
Hasil dari uji kompetensi ini akan menjadi dasar utama bagi panitia seleksi untuk menentukan siapa saja yang layak melaju ke tahapan wawancara akhir dan presentasi makalah.