PALU — Andri Fahreza, S.I.P., dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, dilantik sebagai PPNS. Sementara Fitriana Anas, S.H., mengisi posisi PAW Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palu dari unsur pemerintah. Keduanya menjalani pengambilan sumpah/janji di hadapan Kakanwil Kemenkum Sulteng.
Penegakan Hukum Lingkungan Jadi Fokus PPNS Baru
Hendrik menekankan peran penyidik dalam mendukung penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Menurutnya, pelanggaran yang dibiarkan dapat mengancam kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Penegakan hukum lingkungan, kata dia, tidak boleh berhenti pada pengawasan administratif. Proses penyidikan harus mampu menghadirkan kepastian hukum sekaligus mendorong kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Batas Kewenangan Penyidik dan Rujukan KUHP Baru
Hendrik mengingatkan agar pelaksanaan kewenangan penyidikan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ditekankan mencakup batas kewenangan, ketelitian dalam pembuktian, serta penguatan koordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
"Jalankan kewenangan secara tegas, tetapi tetap objektif, proporsional, dan menghormati hak setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Saya berharap PPNS yang dilantik dapat menjadi aparat penegak hukum yang aktif, responsif, dan memberikan kontribusi nyata bagi perlindungan lingkungan hidup, khususnya di Kabupaten Poso dan Sulawesi Tengah," tegas Hendrik.
Amanah Menjaga Kehormatan Jabatan Notaris
Kepada anggota PAW Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palu, Hendrik menyampaikan bahwa kepercayaan yang diberikan merupakan amanah. Tugasnya menjaga kehormatan jabatan notaris sekaligus melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa kenotariatan.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021, majelis pengawas bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris untuk dan atas nama Menteri.
Pelantikan ini melengkapi susunan kelembagaan penegakan hukum di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu dan Kabupaten Poso. Kewenangan penyidikan lingkungan dan pengawasan notaris kini bertumpu pada pejabat yang baru disumpah untuk periode 2025–2028.
