PALU — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina membuka Rapat Integrasi dan Koordinasi Akhir GTRA Sulteng Tahun 2026 di Aula Kaledo, Palu. Forum itu menghasilkan dua fokus utama pelaksanaan reforma agraria di daerah: penyelesaian konflik dan penguatan kepastian hukum pertanahan, serta penataan akses bagi penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan program perhutanan sosial.
Novalina menyebut reforma agraria menuntut penataan ulang struktur penguasaan tanah, bukan sekadar pembagian sertifikat. Menurutnya, ada dua pilar yang harus berjalan seiring: legalisasi aset dan redistribusi tanah.
Dua Pilar: Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah
Legalisasi aset diarahkan memberi kepastian hukum atas tanah yang digarap masyarakat. Redistribusi tanah diposisikan sebagai sumber kemakmuran bagi petani dan masyarakat penggarap.
“Reforma agraria bukanlah sekadar program pembagian sertifikat tanah semata, melainkan sebuah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan,” tegas Novalina.
Dari dua pilar itu, pemerintah daerah mengharapkan efek berantai: pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja di sektor agraris, penyelesaian sengketa pertanahan, hingga penguatan ketahanan pangan melalui pengelolaan lahan produktif dan berkelanjutan.
Ketimpangan Penguasaan Tanah Jadi Tantangan di Sulteng
Sulawesi Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, kelautan, dan pertambangan. Potensi besar itu belum sepenuhnya dinikmati masyarakat karena ketimpangan penguasaan tanah, persoalan tata ruang, dan konflik agraria struktural masih muncul.
Pemerintah provinsi menyatakan komitmen mengawal sengketa pertanahan secara bijak dan berkeadilan. Langkah yang disiapkan mencakup percepatan legalisasi aset, pelepasan kawasan hutan adat, dan redistribusi tanah objek reforma agraria.
“Kepastian sertifikat tanah bukan sekadar secarik kertas, tetapi sebagai bentuk kedaulatan hukum atas tanah yang digarap oleh para petani dan masyarakat adat selama ini secara turun-temurun,” ungkap Novalina.
Novalina Minta Semua Pihak Samakan Persepsi
Novalina menilai keberhasilan reforma agraria tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, hingga masyarakat diminta terlibat aktif.
“Melalui kesempatan ini, saya mengajak seluruh pihak untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi dan berkomitmen penuh mengawal pelaksanaan reforma agraria agar tepat sasaran, transparan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ujarnya.
Rapat akhir GTRA 2026 diharapkan menghasilkan langkah konkret memperkuat kolaborasi lintas sektor. Komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci penyelesaian persoalan agraria di Sulawesi Tengah, terutama bagi petani dan masyarakat adat yang telah menggarap lahan secara turun-temurun.
