PALU — Wahyuningsih menyampaikan pandangan tersebut di Palu, Jumat, saat menanggapi pengoperasian KDKMP di Sulawesi Tengah. Ia menilai program ini merupakan keberlanjutan dari program desa membangun yang pernah berjalan sebelumnya. Menurutnya, orientasi KDKMP adalah mendorong kemandirian bangsa melalui penguatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
"Kalau dulu ada namanya program desa membangun, saya mengamati bahwa ini sifatnya keberlanjutan untuk mendorong kemandirian bangsa," kata Wahyuningsih.
Perputaran Uang Selama Ini Terpusat di Kota
Guru besar bidang manajemen pemasaran itu menjelaskan, selama ini perputaran uang dalam jumlah besar hanya terjadi di dalam kota. Kehadiran KDKMP diyakini menjadi jembatan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di wilayah pinggiran. Lewat program ini, banyak peluang dapat tercipta, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga distribusi pendapatan masyarakat.
Wahyuningsih juga menyoroti potensi koperasi memperpendek rantai pasok komoditas. Langkah itu disebutnya bisa meningkatkan efisiensi biaya distribusi sehingga harga produk lebih bersaing. Selain itu, koperasi dapat bertindak sebagai distributor yang menyerap hasil produksi masyarakat untuk dipasarkan lebih luas.
Produk Koperasi Diminta Sesuai Sektor Unggulan Daerah
Ia menyarankan KDKMP di Sulawesi Tengah menyediakan beragam produk yang dipasarkan supaya lebih bervariasi. Variasi itu perlu mempertimbangkan sektor unggulan wilayah setempat. Layanan jasa juga dinilai bisa dimanfaatkan, tidak hanya penjualan barang.
"Layanan jasa juga dapat dimanfaatkan. Salah satu contoh sektor industri di Morowali, koperasi bisa menyediakan kebutuhan pekerja meskipun secara sistem KDKMP dituntut mengelola dua aspek utama, yakni komoditas pasokan dan serapan," ujarnya.
Industri Hilirisasi Nikel Masih Dominan di PDRB
Menurut Wahyuningsih, ekonomi kerakyatan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) jika dimanfaatkan secara optimal. Data Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan sektor industri pengolahan atau hilirisasi nikel dan logam dasar masih berada di puncak rantai kontribusi ekonomi daerah. Rata-rata kontribusinya mencapai 34 persen terhadap PDRB.
Karena itu, ia menilai daerah perlu meningkatkan sektor komoditas lain sebagai penyeimbang maupun alternatif. Tujuannya agar kontribusi ekonomi lebih bervariasi dan tidak bergantung pada satu sektor.
"Peluang ini harus dimanfaatkan Koperasi Merah Putih. Koperasi juga perlu melakukan pemetaan sebelum melaksanakan operasional, supaya produk yang dijual di gerai betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat," tutur Wahyuningsih.
Tata Kelola dan SDM Jadi Kunci Pengoperasian KDKMP
Wahyuningsih menambahkan, pengoperasian KDKMP harus dilandasi tata kelola yang baik. Salah satu aspek yang ditekankan adalah perekrutan sumber daya manusia yang disiapkan untuk mengelola kegiatan koperasi. Tanpa SDM yang memadai, ia menilai pemetaan produk dan penyerapan hasil produksi warga berisiko tidak berjalan sesuai rencana.
