PALU — Upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di Kota Palu masih jauh dari tuntas. BPBD mencatat kebutuhan rambu evakuasi di wilayah itu mencapai sekitar 700 unit, namun realisasi pemasangan baru separuhnya atau kurang lebih 350 rambu sejak tahun 2023 hingga 2025.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu Presly Tampubolon mengatakan, rambu yang sudah terpasang meliputi penanda jalur tsunami, gempa bumi, titik kumpul, zona aman, hingga area larangan. Seluruhnya tersebar di 122 jalur evakuasi yang telah dipetakan pemerintah kota.
Tiga Zona, Tiga Jenis Bencana Berbeda
Pemasangan rambu tidak dilakukan seragam karena setiap wilayah di Palu memiliki karakteristik ancaman yang berbeda. BPBD membagi area rawan menjadi tiga zona utama: kawasan pantai untuk ancaman tsunami, zona tengah untuk gempa bumi, serta zona pinggiran yang rawan longsor dan banjir bandang.
"Kita membangun itu dengan tiga zona, ada zona pantai untuk tsunami, ada zona tengah untuk gempa bumi, ada zona pinggir untuk longsor dan banjir bandang dan lain sebagainya," kata Presly di Palu, Rabu.
Konsekuensinya, jalur evakuasi untuk setiap jenis bencana juga berbeda. Pemetaan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah agar warga tahu persis ke mana harus berlari saat keadaan darurat.
KRB Jadi Peta Jalan Baru Mitigasi Bencana
Untuk memperkuat pemetaan itu, BPBD Kota Palu tengah menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang mencakup 10 jenis ancaman bencana di wilayah tersebut. Dokumen ini nantinya menjadi dasar penghitungan dampak secara lebih rinci dan terukur.
Dari KRB, pemerintah bisa memproyeksikan jumlah rumah yang terdampak, estimasi warga yang menjadi korban, hingga lokasi pengungsian untuk setiap skenario bencana. "Misalnya kalau terjadi banjir di Kelurahan Silae, kira-kira berapa rumah yang akan terdampak, berapa masyarakat yang akan jadi korban. Itu kami akan hitung dan juga buat petanya," ujarnya.
KRB tersebut akan menjadi pondasi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang kemudian diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Turunannya lagi berupa rencana kontingensi atau rencana aksi untuk setiap jenis bencana yang melibatkan semua pihak dalam penanganan.
Penambahan Rambu Terus Berlanjut
Presly memastikan penambahan rambu evakuasi akan dilakukan secara bertahap. BPBD menghitung ulang kebutuhan setiap tahun sambil menyesuaikan dengan perkembangan tata ruang dan kondisi lapangan.
Langkah ini bagian dari komitmen Palu memperkuat mitigasi pascagempa, tsunami, dan likuifaksi yang meluluhlantakkan kota tersebut pada 2018 lalu. BPBD juga terus menggencarkan edukasi kebencanaan sejak dini kepada pelajar serta menguji fungsi sirine peringatan dini tsunami secara periodik.
