PALU — Hadianto meminta setiap pimpinan OPD mencermati kembali target yang belum terealisasi dan segera mengambil langkah percepatan. Waktu sekitar satu bulan menjelang akhir tahun, menurut dia, harus dimanfaatkan maksimal agar target pembangunan selesai dengan baik.
Dari sisi pendapatan, Hadianto mengapresiasi realisasi APBD Kota Palu yang telah mencapai sekitar 82 persen. Namun ia menyoroti penerimaan pajak daerah yang masih berada di kisaran 70 persen.
Menurut wali kota, optimalisasi pendapatan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka. Peningkatan penerimaan harus dibarengi kualitas pelayanan yang dirasakan langsung warga.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelayanan persampahan. Hadianto menilai keluhan masyarakat yang masih muncul menunjukkan perlunya pembenahan oleh perangkat daerah terkait.
Kondisi itu, kata dia, dapat memengaruhi kesediaan warga memenuhi kewajiban pembayaran retribusi. "Kalau pelayanan kita masih kurang, tentu akan berpengaruh terhadap optimalisasi pendapatan. Dinas terkait harus lebih kreatif mencari solusi agar pelayanan sampah semakin baik," ujarnya.
Sejumlah persoalan lain turut menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut, antara lain:
Hadianto meminta penguatan disiplin dan pengawasan internal di seluruh perangkat daerah. Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan organisasi.
Soal penempatan pejabat, wali kota memastikan mutasi dilakukan berdasarkan pertimbangan kinerja dan kebutuhan organisasi. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi intervensi, titipan, maupun hubungan kedekatan.
Seluruh OPD juga diminta menyusun program secara lebih terarah, terukur, efektif, dan tepat sasaran untuk memperkuat sistem kerja pemerintahan pada 2027.
Penerapan e-office, dashboard monitoring kinerja, serta sistem pelaporan elektronik ditargetkan sudah berjalan penuh pada Desember 2026. Hadianto ingin seluruh proses kerja pemerintahan memiliki standar kualitas tinggi, dari perencanaan hingga pelayanan kepada masyarakat.
"Saya ingin kerja pemerintah seperti hotel bintang lima, semuanya harus presisi, detail, tepat waktu, dan berkualitas. Itulah standar pelayanan yang harus kita bangun di Kota Palu," katanya.
Seluruh OPD diminta segera melakukan evaluasi internal dan melaporkan hasilnya paling lambat satu pekan ke depan. Laporan diserahkan kepada wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan menentukan langkah pembenahan dan peningkatan kinerja pemerintahan pada tahun mendatang. Pemkot Palu berharap langkah ini memperkuat kinerja perangkat daerah, mengoptimalkan pendapatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik menjelang tahun anggaran 2027.