SULAWESI TENGAH — Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung pipilan kering Rp 6.400 per kilogram untuk kadar air 14 persen di gudang Perum Bulog, efektif sejak Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 ditetapkan 10 November 2026. Ketentuan ini menjadi jaring pengaman agar petani tidak merugi ketika harga pasar anjlok, sekaligus menjaga harga pakan tetap terjangkau bagi peternak.
Paragraf pembuka: Penetapan HPP jagung tertuang dalam lampiran Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 457 Tahun 2026 yang merujuk pada Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 dan Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan negara kepada petani yang diimbangi jaminan harga pakan terjangkau bagi peternak.
Selain HPP Rp 6.400 per kilogram untuk kadar air 14 persen di gudang Bulog, pemerintah menetapkan HPP Rp 5.500 per kilogram untuk jagung pipilan kering dengan kadar air 18-20 persen di tingkat petani. Harga acuan di tingkat peternak dipatok Rp 5.800 per kilogram untuk kadar air 15 persen.
Hermawan menegaskan HPP berfungsi sebagai harga dasar atau batas bawah, bukan batas atas. Petani tetap boleh menjual jagung di atas HPP bila kondisi pasar sedang baik, dan transaksi itu tidak melanggar aturan karena Peraturan Bapanas tidak mengatur batas atas harga jual di tingkat petani.
"HPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi. Tapi kalau harga pasar sedang bagus dan petani bisa menjual di atas HPP, silakan. Itu hak petani dan tidak melanggar aturan," ujar Hermawan dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Pemerintah menugaskan Perum Bulog membeli jagung di tingkat petani sesuai HPP ketika harga turun. Kewajiban ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 yang meminta Bulog menyerap paling sedikit 1 juta ton jagung dalam negeri sepanjang 2026 untuk Cadangan Jagung Pemerintah.
Cadangan tersebut lantas disalurkan kepada peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Pada Oktober 2026, alokasi program SPHP jagung pakan mendapat tambahan 150 ribu ton.
Menurut Hermawan, rangkaian kebijakan ini berdiri di atas tiga pilar: kewajiban penyerapan lewat Inpres, subsidi sekitar Rp 160 triliun untuk menjaga harga pangan, serta sanksi tegas bersama Polri dan TNI bagi pelanggar. "Petani dilindungi saat harga jatuh, peternak dijamin saat butuh pakan. Ini bukan slogan, ini kebijakan yang berjalan," tegasnya.
Seluruh pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan HPP, harga acuan, HET, dan harga dalam program SPHP. Pelanggar dapat dikenai sanksi administratif oleh Kepala Bapanas, gubernur, serta bupati/wali kota berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, pencabutan izin, hingga penarikan pangan pokok dari peredaran.
Pengawasan melibatkan Kapolda, Pangdam, Kapolres, dan Dandim. Bila ditemukan bukti awal tindak pidana pangan, pengawas melaporkannya ke penyidik dengan ancaman penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal Rp 1,5 miliar.
Bagi petani, aturan ini memberi kepastian harga di tengah fluktuasi pasar jagung yang kerap menekan pendapatan saat panen raya. Bagi peternak, harga acuan Rp 5.800 per kilogram menjaga biaya pakan tetap terkendali. Pelaksanaan di lapangan akan menjadi ujian, terutama memastikan Bulog benar-benar menyerap jagung petani di bawah HPP dan tidak ada pembeli yang bermain di bawah patokan harga.