SULAWESI TENGAH — Motor listrik di Indonesia tidak lagi otomatis bebas pajak setelah Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 berlaku sejak 1 April 2026. Pemerintah daerah masih boleh memberi pembebasan PKB dan BBNKB, dan DKI Jakarta memilih mempertahankannya lewat Keputusan Gubernur Nomor 446 Tahun 2026. Besaran pajak yang dibayar pemilik motor listrik kini bergantung pada kebijakan daerah tempat kendaraan terdaftar.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 mengubah dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat. Regulasi anyar ini menghapus asumsi bahwa kendaraan listrik selalu mendapat pengecualian pajak. Kewenangan memberi insentif kini berpindah ke pemerintah daerah, yang bisa memilih membebaskan atau mengurangi pokok PKB dan BBNKB.
DKI Jakarta mengambil langkah berbeda dari kebanyakan daerah. Melalui Keputusan Gubernur Nomor 446 Tahun 2026, Pemprov DKI mempertahankan pembebasan pokok PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik berbasis baterai, terhitung sejak 1 April 2026. Keputusan ini membuat pemilik motor listrik di Jakarta masih menikmati keringanan, meski tetap ada komponen biaya yang harus dibayar.
Permendagri 11/2026 menempatkan kendaraan listrik dalam kerangka pengenaan pajak yang sama dengan kendaraan konvensional. Tidak ada lagi pengecualian otomatis berbasis jenis penggerak. Daerah yang ingin tetap memberi insentif wajib menerbitkannya lewat kebijakan tersendiri, seperti keputusan gubernur atau peraturan daerah.
Konsekuensinya, pemilik motor listrik di dua daerah berbeda bisa membayar nominal yang jauh berbeda. Pemilik di wilayah yang tidak memperpanjang insentif akan dikenakan PKB sesuai tarif daerah, sementara pemilik di Jakarta hanya menanggung biaya administrasi dan SWDKLLJ.
Besaran pajak tidak bisa disamaratakan antarwilayah. Perhitungan mempertimbangkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, bobot koefisien, dan tarif PKB yang berlaku di masing-masing daerah. Rumusnya:
PKB = NJKB × Bobot Koefisien × Tarif PKB
NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum kendaraan, sedangkan bobot koefisien dan tarif PKB diatur pemerintah provinsi. Karena tiga variabel ini berbeda tiap daerah, dua motor listrik dengan tipe identik bisa menghasilkan tagihan pajak berbeda hanya karena lokasi registrasi STNK-nya.
Pemilik motor listrik berplat Jakarta masih mendapat pembebasan pokok PKB dan BBNKB. Yang tersisa adalah komponen wajib yang berlaku untuk semua kendaraan bermotor:
Angka tersebut berlaku sepanjang tidak ada komponen tambahan pada kendaraan bersangkutan. Pemilik perlu memastikan tidak ada tunggakan atau denda yang menempel sebelum melakukan pembayaran.
Selain pajak tahunan, pemilik motor listrik akan menghadapi biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak saat perpanjangan STNK lima tahunan. Komponennya:
Rincian ini merupakan biaya administrasi, bukan tarif pajak tahunan yang berlaku nasional. Pemilik sebaiknya mengecek ke Samsat setempat karena praktik di lapangan bisa berbeda tergantung kebijakan daerah dan kondisi dokumen.
Status pembebasan pajak kini melekat pada kebijakan daerah, bukan pada jenis kendaraan. Pemilik motor listrik di luar DKI Jakarta disarankan memeriksa peraturan gubernur atau perda terbaru di wilayahnya masing-masing. Jika insentif tidak diperpanjang, PKB akan dihitung dengan rumus standar dan masuk dalam tagihan tahunan.
Bagi calon pembeli, perbedaan ini layak dimasukkan ke perhitungan total biaya kepemilikan. Motor listrik tetap menawarkan biaya operasional harian yang lebih murah, tetapi komponen pajak tahunan kini perlu dihitung ulang sesuai domisili.