PALU — Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menggelar sosialisasi Propemperda 2027 dengan melibatkan pimpinan dan anggota Bapemperda, perwakilan organisasi perangkat daerah, serta sejumlah organisasi profesi dan komunitas. Kegiatan berlangsung di Sriti Convention Hall, Kota Palu.
Pimpinan Bapemperda Sri Indraningsih Lalusu hadir bersama anggota DPRD lainnya, yakni Yusuf, Wiwik Jumatul Rofi'ah, Zalzulmida A Djanggola, Marlelah, Winiar Hidayat Lamakarate, dan Mahfud Masuara. Mahfud tampil sebagai narasumber materi Propemperda, sementara Tenaga Ahli Bapemperda Asri Lasatu membawakan materi Analisis Kebutuhan Perda. Kegiatan dipandu Kepala Bagian Perundang-undangan Asmir Julianto Hanggi sebagai moderator.
Propemperda Sulteng 2027 memuat delapan Ranperda di luar daftar kumulatif terbuka. Rinciannya, lima ranperda berasal dari prakarsa DPRD dan tiga ranperda dari prakarsa pemerintah daerah.
Kedelapan ranperda tersebut mencakup perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, penyelenggaraan pertanian, serta tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Berikutnya, bantuan hukum; perlindungan masyarakat dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan perilaku seksual; perubahan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan perubahan Perda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Di luar delapan ranperda itu, terdapat tiga ranperda dalam daftar kumulatif terbuka yang berkaitan dengan APBD Tahun Anggaran 2028, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026.
Mahfud Masuara menjelaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Program tersebut menjadi pedoman bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas regulasi sesuai kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat.
Asri Lasatu menambahkan, setiap usulan ranperda mesti memiliki dasar kewenangan yang jelas dan menjawab kebutuhan masyarakat. Penyusunan Propemperda, katanya, perlu melalui identifikasi dan analisis kebutuhan lewat penjaringan aspirasi warga, kuesioner, Focus Group Discussion, konsultasi publik, dan wawancara.
Sri Indraningsih Lalusu menegaskan bahwa tidak seluruh usulan ranperda harus diterima begitu saja. Setiap usulan perlu dikaji berdasarkan tingkat urgensi, kewenangan daerah, dan manfaatnya bagi masyarakat.
"Pembentukan perda tidak semata-mata berorientasi pada penambahan produk hukum, tetapi harus memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar dibutuhkan dan dapat dilaksanakan," ujarnya dalam kegiatan tersebut.
Melalui sosialisasi itu, Bapemperda DPRD Sulteng berharap proses pembentukan Perda Tahun 2027 berjalan lebih terarah, partisipatif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan menghasilkan produk hukum daerah yang memberi manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Sulteng.