Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meminta pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk renovasi puskesmas di daerah, karena sebagian bangunan sudah berusia puluhan tahun dan tak lagi memenuhi standar pelayanan. Wagub Sulteng Reny A. Lamadjido menyampaikan permintaan itu saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kota Palu. Dari sekitar 220 puskesmas yang tersebar di provinsi tersebut, sejumlah di antaranya dinilai butuh perbaikan mendesak.
PALU — Permintaan itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido dalam pertemuan dengan rombongan Komisi IX DPR RI. Reny menilai skema DAK yang berlaku sekarang belum mengakomodasi kebutuhan renovasi bangunan puskesmas.
"Kami ingin DAK ke depan dapat mengakomodasi kebutuhan renovasi puskesmas, karena sebagian bangunan sudah berusia puluhan tahun dan membutuhkan perbaikan," kata Reny di Palu.
Sulawesi Tengah memiliki sekitar 220 puskesmas. Sebagian di antaranya berdiri sejak puluhan tahun lalu dan belum pernah direnovasi menyeluruh.
Bangunan lama membuat sejumlah puskesmas sulit memenuhi standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah pusat. Reny menilai perbaikan fisik jadi syarat awal sebelum layanan di tingkat kecamatan bisa ditingkatkan.
Selain soal gedung, pertemuan itu membahas penguatan sarana rumah sakit, khususnya pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RSUD Undata. Layanan prioritas kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi juga masuk dalam pembahasan.
Keterbatasan dokter spesialis menjadi persoalan lain yang diangkat Reny. Pemprov Sulteng berupaya menambah tenaga spesialis lewat dukungan Kementerian Kesehatan dan program Berani Cerdas.
Program pendidikan spesialis bidang penyakit dalam dan bedah sudah menerima empat peserta. Jumlah itu dinilai belum cukup untuk menutup kebutuhan layanan spesialis di seluruh kabupaten dan kota.
Untuk percepatan penanganan stunting, Reny mengusulkan optimalisasi aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Aplikasi itu dipakai memantau pertumbuhan anak secara rutin setiap bulan.
Pemantauan berkelanjutan dan penguatan peran kader posyandu disebut penting agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Data bulanan dari posyandu jadi dasar penentuan wilayah yang butuh penanganan lebih dulu.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Gigi Puti Sari menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan menyerap aspirasi daerah sekaligus mengawasi pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
Komisi IX mendorong penguatan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta perluasan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat dan pekerja di Sulawesi Tengah. Hasil reses ini akan dibawa ke pembahasan anggaran di tingkat pusat.