PALU — Wijaya Chandra menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam forum bertema "Navigating Economic Transformation Through Innovation, Governance and Sustainability", Selasa (6/10/2026). Menurutnya, ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam tidak dapat menjadi fondasi ekonomi jangka panjang.
Ia menilai Sulawesi Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis inovasi, produk lokal, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangan ekonomi hijau atau green economy disebutnya sebagai salah satu pilihan yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.
Wijaya menegaskan, setiap sumber daya memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa diandalkan terus-menerus. "Industri ekstraktif juga ada masanya akan habis. Kita tidak bisa mengharapkan potensi industri ekstraktif terus," ujarnya.
Kekayaan sumber daya alam Sulawesi Tengah tetap dinilai sebagai modal penting pembangunan. Namun, eksploitasi sumber daya harus dibarengi tata kelola yang memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
"Sulawesi Tengah kaya potensi, sayang kalau tidak dioptimalkan. Tetapi kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan," katanya.
Dalam forum itu, Wijaya menyoroti sejumlah persoalan yang masih membebani dunia usaha. Ia menyebutnya dengan istilah "PPN", yakni Pertamina, PLN, dan narkoba.
Kesulitan memperoleh BBM dapat mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Kondisi serupa terjadi ketika pasokan listrik terganggu. Penggunaan genset saat pemadaman listrik belum sepenuhnya menjadi solusi karena pelaku usaha kembali menghadapi persoalan ketersediaan bahan bakar.
Persoalan narkoba juga menjadi perhatian karena dampaknya telah menyentuh lingkungan kerja. Menurut Wijaya, pekerja dan karyawan merupakan bagian dari kelompok yang perlu dilindungi dari persoalan tersebut.
Ia juga menyampaikan istilah "PPH", yang merujuk pada proposal, preman, dan hukum sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam menciptakan iklim usaha lebih sehat. Tingginya berbagai beban itu dinilai akan meningkatkan biaya ekonomi yang harus ditanggung pelaku usaha.
"Ketika beban biaya ekonomi tinggi, akan menghambat pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.
Wijaya mendorong penguatan kolaborasi ABG, yakni akademisi, businessman, dan pemerintah. Kolaborasi itu dinilai penting untuk mendorong inovasi produk lokal sekaligus memperkuat UMKM agar mampu menjadi bagian dari sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Menurutnya, transformasi ekonomi tidak cukup hanya dengan mengandalkan investasi dan eksploitasi sumber daya alam. Daerah juga perlu membangun kapasitas masyarakat dan pelaku usaha agar mampu menghasilkan nilai tambah dari potensi lokal.
International Community Service Consortium merupakan bagian dari rangkaian TICEB ke-4 2026 yang mempertemukan unsur akademisi, pemerintah, dan dunia usaha. Forum tersebut turut menghadirkan Ketua Bidang Komunikasi GAPKI Bandung Sahari dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah Miftachul Choiri.