MOROWALI — Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Morowali di Aula Lantai II Kantor Bupati Morowali, Kamis (1/10/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Morowali Herdiyanto Marzuki, Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeni, Kasdim 1311 Morowali Mayor Inf Muhar, Kajari Morowali Nurdin, Kepala BNN Morowali Ricky Lesmana, dan sejumlah pejabat lainnya.
Iriane menyebut rapat digelar untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas, konflik sosial, serta persoalan daerah lainnya. Koordinasi lintas sektor dinilai penting menjaga kondusivitas Morowali sebagai kawasan industri strategis nasional.
"Tujuannya adalah menyamakan persepsi, memperkuat sinergi dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas, konflik sosial serta berbagai permasalahan daerah lainnya," ujar Iriane.
Ketua DPRD Morowali Herdiyanto Marzuki menyampaikan sejumlah isu strategis, termasuk perkembangan pembentukan Pengadilan Negeri Morowali yang telah mendapat persetujuan. Peresmian simbolis direncanakan pada 5 Oktober 2026, sementara operasionalnya masih menunggu dukungan anggaran perubahan.
Herdiyanto juga mendorong Bagian Hukum menelusuri regulasi terkait potensi penerimaan daerah dari aktivitas pelayaran kapal yang berdampak pada kondisi jalan dan lingkungan.
Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeni menyatakan situasi kamtibmas secara umum masih kondusif. Kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tetap menjadi perhatian, terutama soal parkir liar di sekitar kawasan perusahaan yang berpotensi memicu kemacetan dan pungutan liar.
Polres mengusulkan penyediaan kantong parkir resmi di dalam kawasan perusahaan. Isu debu batubara dari PLTU IMIP juga kembali mencuat dan berpotensi memicu aksi masyarakat, di samping meningkatnya perhatian terhadap kasus judi daring dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Kepala BNN Kabupaten Morowali Ricky Lesmana menegaskan peredaran gelap narkotika jenis sabu masih menjadi perhatian, terutama karena menyasar pekerja industri dan generasi muda. Kondisi itu membutuhkan langkah pencegahan terpadu melalui penguatan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan perusahaan maupun satuan pendidikan.
Komandan Pos TNI AL Kabupaten Morowali Kapten Laut (P) Sudjito melaporkan tingginya aktivitas lalu lintas laut, dengan estimasi 700–800 kapal induk dan sekitar 600 tongkang setiap bulan. Jumlah itu tidak sebanding dengan personel pengamanan yang tersedia.
Sebanyak 30 personel Satgas dari Surabaya telah diperbantukan mendukung pengamanan pelabuhan terpadu bersama TNI AL, Polri, KUPP, Bea Cukai, Karantina, dan Kejaksaan. Sudjito juga menyoroti praktik bom ikan serta kerusakan terumbu karang dan mangrove yang memerlukan penguatan regulasi dan operasi gabungan bersama Polair.
Kajari Morowali Nurdin menyampaikan dukungan aspek hukum terhadap penataan parkir kawasan perusahaan sesuai ketentuan retribusi. Ia menjelaskan mediasi ganti rugi debu batubara belum mencapai kesepakatan.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali Marwia melaporkan kondisi kerukunan umat beragama secara umum tetap kondusif, termasuk di tengah keberadaan puluhan ribu pekerja asing. Deteksi dini radikalisme dilakukan melalui penyuluh lintas agama.
Forkopimda sepakat memperkuat komunikasi dan koordinasi antarpimpinan untuk menjaga kondusivitas daerah. Sejumlah rekomendasi disepakati dalam rapat tersebut: