SULAWESI TENGAH — Banjir bandang dan longsor kembali melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, mulai dari Kabupaten Solok, Sumatra Barat, hingga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pakar Hidrologi Hutan UGM, Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, menilai bencana berulang ini akibat proses ekologis pascabencana November 2025 yang belum tuntas. Material longsoran yang tertahan di kawasan hulu berpotensi menjadi bendungan alami yang bisa jebol saat hujan intensitas tinggi.
Kabupaten Solok, Sumatra Barat, menjadi salah satu wilayah yang diterjang banjir bandang atau galodo di kawasan Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) pada Senin (21/9). Beberapa hari berselang, bencana serupa melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, saat luapan Sungai Sibuluan memutus akses jalan dan menggenangi sejumlah wilayah.
Rangkaian kejadian itu membangkitkan ingatan pada banjir bandang dan longsor dahsyat yang menimpa Sumatra pada November 2025. Sejumlah kawasan dinilai belum pulih sepenuhnya dari dampak bencana tersebut.
Pakar Hidrologi Hutan serta Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) UGM, Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, menjelaskan bahwa berulangnya banjir bandang di Sumatra tidak lepas dari proses ekologis pascabencana yang belum tuntas. Bencana 2025 meninggalkan material longsoran di kawasan hulu yang masih tertahan dan berpotensi kembali terbawa aliran air saat hujan turun dengan intensitas tinggi.
"Banjir bandang yang terjadi November 2025 lalu itu kan sebenarnya proses alamnya belum tuntas," ungkap pria yang biasa disapa Mayong itu, Jumat (2/10/2026), dikutip dari situs UGM.
Mayong memaparkan, sejumlah wilayah di Sumatra memiliki karakteristik bentang alam berupa lereng curam dan lembah sungai yang sempit. Kondisi itu membuat material longsoran dari kawasan perbukitan dapat langsung menutup aliran sungai.
"Material longsoran yang tertahan itulah yang kemudian membentuk bendungan alami, dan ketika hujan kembali turun dan volume air meningkat, ya bendungan alami tersebut bisa jebol dan menghasilkan banjir bandang," jelasnya.
Faktor lain yang memperbesar dampak bencana adalah menurunnya kemampuan ekosistem DAS dalam mengendalikan aliran air hujan. Kawasan hutan berfungsi menangkap air hujan melalui tajuk pohon hingga membantu menyimpan air di dalam tanah.
"Kalau tadinya ketika kondisi DAS masih bagus, vegetasinya masih bagus, kalo ada hujan, ya itu tidak langsung mengalir ke bawah (sungai), tapi masih bisa ditahan di tajuk dan disimpan di dalam tanah," paparnya.
Merujuk pada penelitian hidrologi hutan yang ia lakukan, sekitar 25-35% air hujan yang jatuh di kawasan berhutan dapat tertahan di tajuk pohon sehingga tidak langsung mencapai permukaan tanah. Ketika tutupan hutan berkurang, air yang seharusnya tersimpan di tajuk akan langsung menjadi limpasan permukaan dan meningkatkan debit sungai.
"Kalau sungainya kemudian tiba-tiba debitnya tinggi terus meluap, itu berarti ada sesuatu di atas sana yang harus dilihat, ya berarti ada mesin yang tidak bekerja di hulu. Mesinnya adalah kawasan hutan," ungkapnya.
Mayong menyarankan Pemerintah memastikan kawasan rawan bencana tidak kembali menjadi ruang permukiman. Pemulihan pascabencana, menurutnya, tidak cukup hanya dengan membersihkan material banjir atau membangun kembali infrastruktur yang rusak.
"Daerah yang terdampak banjir bandang itu tidak boleh didiamkan manusia lagi, ya harus steril. Kalau dulu ada permukiman, orang jangan kembali lagi membangun rumah di situ," katanya.
Pemerintah perlu mengevaluasi tata ruang dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana. Kawasan berisiko tinggi harus dikembalikan sebagai kawasan lindung agar fungsi ekologisnya berjalan kembali.
"Dengan kondisi sekarang, tata ruang itu harus direset, bukan hanya di