SULAWESI TENGAH — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditunjuk Presiden Prabowo Subianto merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Penugasan baru ini menegaskan posisi dua agenda prioritas pemerintahan Prabowo, sementara pembagian kementerian di bawah koordinasinya masih menunggu aturan resmi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan dirinya menjalankan amanah baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi tanpa melepas jabatan lama. Penunjukan itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan diumumkan Bahlil dalam keterangan pers, Kamis (1/10).
Bahlil menyebut penugasan ini sebagai panggilan pengabdian. Ia berjanji menjalankan kedua posisi secara maksimal, baik sebagai Menko maupun sebagai Menteri ESDM.
Menurut Bahlil, keputusan Prabowo menunjukkan hilirisasi dan transisi energi masuk kategori agenda prioritas. Dua isu itu dianggap krusial di tengah tekanan geopolitik dan perubahan konstelasi ekonomi dunia.
"Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih, maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement," ujar Bahlil.
Ia menambahkan, agenda hilirisasi dan transisi energi tidak bisa dijalankan secara parsial. Keduanya menuntut koordinasi lintas sektor yang komprehensif dan terukur.
"Maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur, dan betul-betul dapat diwujudkan dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," katanya.
Bahlil belum memastikan kementerian dan lembaga mana saja yang akan berada di bawah koordinasi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia mengaku masih akan mengecek ketentuan dalam Peraturan Presiden.
"Kalau Menko dibawa ke mana saja nanti saya cek di Perpres," kata dia.
Artinya, struktur koordinasi baru ini belum sepenuhnya rampung. Pembagian tugas antara Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dengan Menteri ESDM akan bergantung pada isi Perpres yang mengatur nomenklatur kementerian koordinator tersebut.
Hilirisasi selama ini menjadi tulang punggung kebijakan industri Indonesia, terutama untuk komoditas nikel, bauksit, dan tembaga. Program ini mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri agar nilai tambah tidak lari ke luar.
Sementara transisi energi menyangkut target bauran energi terbarukan, pengurangan ketergantungan pada batu bara, serta komitmen Indonesia menurunkan emisi sesuai Paris Agreement. Dua agenda ini kerap berbenturan di lapangan karena hilirisasi mineral masih bergantung pada pasokan listrik besar, yang sebagian berasal dari pembangkit batu bara.
Dengan merangkapnya Bahlil di dua posisi, koordinasi antara pengembangan industri hilirisasi dan percepatan energi bersih berada dalam satu kendali. Namun beban kerja Menteri ESDM yang sudah mencakup sektor migas, mineral, dan ketenagalistrikan dinilai akan bertambah berat.
Pelaku usaha di sektor energi dan pertambangan menantikan kejelasan struktur koordinasi ini, terutama soal siapa yang berwenang mengeluarkan kebijakan lintas kementerian. Kejelasan itu penting agar investasi di sektor hilirisasi dan energi terbarukan tidak tertunda akibat ketidakpastian kewenangan.
Presiden Prabowo sebelumnya memang menempatkan hilirisasi sebagai salah satu program unggulan pemerintahan. Penunjukan Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM memperkuat sinyal bahwa dua agenda itu akan dijalankan dengan pendekatan terpusat, meski detail pembagian tugasnya masih menunggu Perpres.