Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso, Sulawesi Tengah, menyiapkan dua posko induk sebagai pusat koordinasi siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Pamona dan Lore. Pendirian posko ini merespons tingginya potensi kebakaran yang mencapai 427 hektare lahan terdampak sejak Agustus hingga September 2026.
POSO — Dua posko induk itu berfungsi sebagai pusat komando operasi pencegahan dan penanggulangan karhutla yang melibatkan lintas sektor. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Poso, Dharma Metusala, menyebut kedua wilayah tersebut merupakan zona paling rawan kebakaran di kabupaten itu.
"Dua posko yang kami dirikan berada di wilayah Pamona dan Lore, karena wilayah itu sangat rawan terhadap potensi karhutla," kata Dharma di Poso, Rabu.
Data BPBD setempat mencatat lahan yang terbakar mencapai 427 hektare dalam periode Agustus hingga September 2026. Kecamatan Lore atau Napu menjadi wilayah dengan dampak terluas.
Pendirian posko ini sekaligus menindaklanjuti arahan pemerintah yang menetapkan September sebagai puncak kewaspadaan karhutla. Kondisi darurat akibat fenomena El Nino turut memperbesar risiko kebakaran di daerah tersebut.
Operasi penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan personel BPBD, pemadam kebakaran, TNI/Polri, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah melalui unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta pemerintah kecamatan dan desa.
Dharma mengapresiasi inisiatif warga desa yang telah membentuk posko siaga secara mandiri. Menurutnya, partisipasi itu mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman karhutla yang dampaknya mereka rasakan langsung.
"Kami juga mengapresiasi inisiatif warga di desa yang telah membentuk posko siaga. Artinya partisipasi ini merupakan bentuk kesadaran warga terhadap ancaman karhutla karena dampaknya dirasakan langsung oleh warga," ujarnya.
Posko siaga dilengkapi mobil pemadam kebakaran, mobil tangki penyuplai air, alat pemukul api, serta tangki semprot. Dharma mengakui jumlah peralatan yang tersedia masih terbatas, tetapi pihaknya berupaya mengoptimalkan penggunaannya.
"Alat dan fasilitas pendukung operasi kami siapkan meskipun dengan jumlah terbatas tetapi kami berupaya mengoptimalkan penggunaannya," ucapnya.
Sulitnya akses jalan dan minimnya sumber air di sekitar titik kebakaran menjadi tantangan utama di lapangan. Penanganan saat ini masih mengandalkan metode manual karena belum ada opsi penggunaan sumber daya yang lebih besar serta modern.
BPBD Poso telah mengusulkan perubahan peralatan ke BPBD Sulawesi Tengah. Usulan itu mendapat tanggapan positif, dan Poso akan menerima sekitar 100 unit tangki semprot untuk kegiatan pemadaman karhutla.
"Alat-alat itu selain untuk memenuhi kebutuhan tim gabungan, juga diserahkan ke desa untuk dimanfaatkan dalam penanganan kegiatan yang sama," kata Dharma.
Meski menghadapi keterbatasan, Dharma optimistis tim gabungan mampu menjalankan operasi pemadaman. "Dengan sumber daya manusia dan peralatan yang ada kami optimis masih bisa menghadapi tantangan di lapangan dalam melaksanakan operasi pemadaman karhutla," tuturnya.