SULAWESI TENGAH — JAKARTA — Bank Indonesia (BI) merilis data terbaru posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang mencapai 453,4 miliar dolar AS pada Kuartal II 2026. Jika dirupiahkan dengan kurs estimasi Rp 16.000, angka tersebut setara dengan sekitar Rp 7.000 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ULN sebesar 4,4 persen (yoy) ini utamanya disumbang oleh sektor publik. "Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah," jelas Denny dalam keterangan resminya, Selasa (18/8/2026).
Meski tumbuh lebih lambat, BI menilai arus modal yang masuk tetap solid. Faktor utamanya adalah aliran dana asing yang deras ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Kondisi ini menjadi sinyal positif bahwa persepsi risiko investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian global.
Dari sisi risiko, struktur utang Indonesia dinilai tetap sehat. Sebagian besar ULN pemerintah memiliki tenor jangka panjang, sehingga risiko jatuh tempo jangka pendek relatif terkelola. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan cadangan devisa ke depan.
Namun, perlu dicermati bahwa ketergantungan pada aliran modal asing di pasar obligasi membuat Indonesia rentan terhadap perubahan sentimen global. Jika bank sentral AS (The Fed) kembali menaikkan suku bunga secara agresif, investor asing berpotensi menarik dananya, yang bisa memberi tekanan pada nilai tukar rupiah.
Ke depan, koordinasi antara pemerintah dan BI dalam mengelola ULN akan menjadi kunci. Fokusnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan utang untuk sektor produktif, sekaligus menjaga kredibilitas kebijakan moneter demi stabilitas ekonomi jangka panjang.